Prabowo: Banyak Jenderal Sudah Kita Pecat, Tidak Ada Toleransi Pelanggaran Hukum
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan menolerir pelanggaran hukum oleh aparat dan telah memecat sejumlah jenderal yang terbukti melanggar.
HALLONEWS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari TNI maupun Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam diskusi bersama sejumlah pakar dan jurnalis yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melanggar hukum, termasuk memecat sejumlah perwira tinggi.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang tiga dan bintang dua yang kita pecat dan kita serahkan ke kejaksaan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, tindakan oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan, meskipun mayoritas aparat bekerja dengan baik.
Ia menilai, satu pelanggaran yang dilakukan oknum dapat mencoreng nama baik ratusan ribu aparat lainnya yang bekerja secara profesional.
Pembenahan Aparat Penegak Hukum
Prabowo menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.
“Hukum, ‘the rule of law,’ itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.
Dalam upaya pembenahan tersebut, Presiden menyatakan akan memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu. Namun, jika tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.
“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal seperti pertambangan ilegal yang seharusnya dapat diketahui oleh aparat di wilayah.
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.
Menurut Presiden, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo. (agn)
