Krisis BAIS TNI: Kasus Penyiraman Aktivis Jadi Ujian Profesionalisme dan Kepercayaan Publik

HALLONEWS.ID – Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letjen TNI Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus bukan sekadar pergantian jabatan biasa.

Peristiwa ini dinilai sebagai sinyal bahwa TNI sedang menghadapi ujian serius, bukan hanya terkait disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusi di mata publik.

Kasus ini menjadi sangat sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer, sebuah institusi yang secara karakter bekerja dalam kerahasiaan dan operasi tertutup. Ketika personel dari institusi yang biasanya bekerja di ruang senyap justru muncul dalam kasus kekerasan di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya individu pelaku, tetapi kredibilitas institusi secara keseluruhan.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, menilai langkah penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI mencerminkan pola manajemen krisis dalam organisasi militer, yakni dengan melakukan sentralisasi kendali untuk menjaga stabilitas organisasi.

“Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, pelanggaran yang dilakukan personel tidak pernah dianggap sebagai persoalan individual semata. Peristiwa tersebut bisa dilihat sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, hingga keamanan informasi strategis,” kata Selamat Ginting, dikutip Kamis (26/3/2026).

Karena itu, respons yang diambil biasanya tidak hanya berupa penindakan terhadap individu, tetapi juga langkah struktural untuk memastikan organisasi tetap stabil.

Pengambilalihan langsung kendali oleh Panglima TNI menunjukkan bahwa kasus ini dipandang cukup serius dan perlu ditangani di level tertinggi. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan memastikan tidak terjadi konflik internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi.

Langkah tersebut juga dapat dimaknai sebagai upaya mensterilkan organisasi dari potensi konflik internal agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.

Dimensi Politik dan Persepsi Publik

Di luar persoalan internal militer, keputusan tersebut juga memiliki dimensi politik dan persepsi publik. Kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat Indonesia karena sering dikaitkan dengan kekerasan dan impunitas hukum.

Jika kasus ini tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap TNI, yang selama ini dikenal memiliki tingkat kepercayaan publik relatif tinggi dibandingkan banyak institusi negara lainnya.

Dengan mengambil alih kendali langsung di tingkat Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran hukum, bahkan jika melibatkan satuan strategis sekalipun.

Langkah tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya pencegahan politisasi kasus, karena dalam sistem demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata hampir selalu berpotensi masuk ke arena politik.

Ancaman Penyimpangan Fungsi Intelijen

Namun terdapat persoalan yang lebih mendalam, yakni kemungkinan penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. Unit intelijen seperti BAIS TNI seharusnya berfungsi dalam pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan melakukan tindakan kekerasan langsung terhadap warga sipil.

Jika dugaan keterlibatan personel intelijen dalam penyiraman air keras terbukti, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya pergeseran fungsi atau mission creep, yaitu pergeseran dari fungsi intelijen menjadi tindakan operasional yang tidak sah.

Dalam banyak kasus di berbagai negara, penyimpangan seperti ini sering menjadi pintu masuk munculnya operasi bayangan atau shadow operations, di mana unit tertentu bertindak di luar kontrol formal.

Jika tidak ditangani secara tegas, kondisi tersebut dapat merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal.

Karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan kegagalan sistemik, seperti lemahnya pengawasan, pembiaran, atau bahkan kemungkinan adanya perintah dari level tertentu.

Pada akhirnya, kasus ini akan bermuara pada proses peradilan militer. Di titik inilah TNI benar-benar diuji, bukan oleh pernyataan atau retorika, tetapi oleh tindakan nyata dalam penegakan hukum.

Publik akan menilai apakah proses hukum berjalan transparan, apakah pelaku dihukum setimpal, dan apakah ada keberanian untuk mengungkap keterlibatan pihak yang lebih tinggi apabila memang ada.

Jika penanganan dilakukan secara terbuka dan tegas, kasus ini justru dapat menjadi momentum bagi TNI untuk menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap supremasi hukum. Namun sebaliknya, jika tidak ditangani secara konsisten, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya reputasi BAIS TNI, tetapi juga citra TNI secara keseluruhan sebagai institusi negara yang profesional, modern, dan tunduk pada hukum. (opy)