Komisi I DPR Desak Evaluasi Keterlibatan TNI di UNIFIL Lebanon
Komisi I DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi keterlibatan TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon usai insiden ledakan yang melukai prajurit.
HALLONEWS.ID – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin meminta pemerintah segera mengevaluasi keterlibatan TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.
Desakan ini muncul menyusul insiden ledakan di El Adeisse, Lebanon Selatan, pada Jumat (3/4/2026) yang menyebabkan tiga prajurit TNI mengalami luka-luka.
TB Hasanuddin menekankan pentingnya investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen atas insiden tersebut. Ia juga meminta Perwakilan Tetap RI di PBB untuk mendorong Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB agar mengusut tuntas kejadian tersebut.
“Pemerintah harus merespons serius dengan fokus pada investigasi menyeluruh dan langkah mitigasi konkret,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, investigasi harus memastikan apakah ledakan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik atau ada unsur kesengajaan. Jika terbukti ada serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum internasional.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya sikap tegas pemerintah Indonesia di forum internasional. Serangan terhadap personel dan atribut PBB, kata dia, tidak dapat ditoleransi dan harus diikuti dengan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
TB Hasanuddin juga menyoroti peran Kementerian Luar Negeri dalam mengawal proses investigasi. Ia meminta Kemlu melakukan pemantauan ketat terhadap seluruh tahapan penyelidikan oleh UNIFIL, mulai dari pengumpulan bukti hingga verifikasi kronologi kejadian.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan prajurit TNI di wilayah misi. Evaluasi tersebut mencakup peninjauan posisi pos, peningkatan perlindungan fisik, serta pengetatan prosedur operasional standar (SOP) saat terjadi eskalasi situasi.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL jika kondisi keamanan terus memburuk.
“Jika kehadiran kita tidak lagi memberikan manfaat signifikan dan justru membahayakan prajurit, maka opsi penarikan pasukan harus mulai dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tetap penting, namun tidak boleh mengorbankan keselamatan prajurit.
“Keselamatan prajurit adalah prioritas utama. Komitmen internasional harus dijalankan dengan perhitungan matang dan perlindungan maksimal bagi setiap personel,” pungkasnya. (agn)
