Prabowo Murka! Pejabat Korup hingga Orang Dekat Diminta Siap Diperiksa
Prabowo Subianto mengaku sedih banyak pejabat menyalahgunakan jabatan dan menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk orang dekat dan kader partai.
HALLONEWS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap masih maraknya pratik penyelewengan yang dilakukan pejabat negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengaku kerap menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan jabatan dan penggelapan uang rakyat oleh sejumlah pejabat yang sebelumnya dipercaya menempati posisi strategis di pemerintahan.
“Saya sedih setiap hari menerima laporan soal pejabat yang menyalahgunakan amanah. Sudah diberi jabatan, diberi kepercayaan, tetapi malah mencuri uang rakyat,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan dirinya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat praktik korupsi, termasuk orang-orang yang memiliki kedekatan politik maupun personal dengannya. Ia menyebut pemeriksaan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih.
Menurut Prabowo, dirinya juga menerima berbagai laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait sejumlah pejabat yang disebut dekat dengan lingkarannya. Namun, ia meminta seluruh proses tetap diteruskan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kalau ada indikasi pelanggaran, periksa saja. Tidak ada urusan mau orang dekat atau bukan,” tegasnya.
Prabowo menilai jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara. Karena itu, setiap pejabat diminta menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada kader partainya yang tersandung kasus hukum. Ia mengungkapkan sudah ada sejumlah kader maupun pejabat dari Gerindra yang diproses hukum hingga ditahan.
Selain menyoroti persoalan korupsi, Prabowo meminta seluruh lembaga pemerintah melakukan pembenahan internal untuk membersihkan praktik penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi.
Presiden turut mengingatkan pimpinan institusi agar memastikan tidak ada aparat yang melindungi aktivitas ilegal atau tindakan yang merugikan masyarakat. Menurutnya, reformasi birokrasi dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (agn)
