Jalan Rusak dan Banjir Belum Teratasi, Infrastruktur Bekasi Tersendat, Kinerja Bupati Lemah?
Pembangunan infrastruktur di Bekasi dinilai melambat di tengah bergulirnya sidang dugaan ijon proyek yang menyeret Bupati nonaktif dan sorotan publik soal jalan rusak dan banjir.
HALLONEWS.ID – Roda pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi memasuki triwulan kedua 2026 berjalan tersendat. Sejumlah pembangunan fisik yang semestinya mulai dikerjakan sejak awal tahun belum banyak terlihat di lapangan.
Jalan lingkungan rusak, drainase bermasalah, hingga penanganan banjir masih menjadi keluhan warga di berbagai wilayah. Apalagi peran Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dinilai masih belum mampu membawa Bekasi lebih baik lagi.
Mandeknya realisasi proyek itu kini menjadi sorotan di tengah bergulirnya sidang dugaan kasus ijon proyek di Pengadilan Tipikor Bandung yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif bersama ayahnya, HM Kunang.
Publik mulai mempertanyakan apakah kasus hukum tersebut ikut memengaruhi jalannya pembangunan daerah. Sebab hingga pertengahan Mei 2026, progres sejumlah proyek infrastruktur dinilai minim.
Sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan permukiman terus meluas, kebutuhan infrastruktur di Bekasi sebenarnya mendesak. Namun sejumlah titik, persoalan klasik seperti jalan rusak, saluran air buruk, dan banjir musiman masih terus terjadi.
Kondisi itu kembali terasa saat banjir besar melanda wilayah Cikarang Utara, Cikarang Timur, hingga Tambun Utara beberapa waktu lalu. Ribuan warga terdampak akibat buruknya drainase dan kapasitas saluran air yang tak mampu menampung debit hujan tinggi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam mengatakan keluhan soal lambannya pembangunan terus berdatangan kepada wakil rakyat dari masyarakat hingga aparatur wilayah.
“Keluhan datang dari kepala desa, camat, sampai masyarakat di wilayah Cikarang,” kata Saeful kepada Hallonews, Rabu (20/5/2025).
Foto 2: Hallonews/Abdullah
Menurut dia, keterlambatan proyek berpotensi memicu penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Situasi itu dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pembangunan karena waktu pengerjaan menjadi semakin sempit.
Saeful meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses administrasi, perencanaan teknis, hingga lelang proyek agar pekerjaan fisik tidak kembali molor.
Di tengah sorotan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas SDA-BMBK tetap mengalokasikan anggaran Rp192 miliar untuk pembangunan jalan tahun 2026 di 106 titik yang tersebar di 23 kecamatan.
Namun angka itu turun cukup jauh dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp297 miliar.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan SDA-BMBK Kabupaten Bekasi Dede Chairul mengatakan penurunan anggaran dipengaruhi perubahan regulasi, kewajiban penggunaan e-Katalog versi terbaru, hingga kenaikan harga material konstruksi.
Akibatnya, target pembangunan jalan ikut terkoreksi. “Kalau sebelumnya satu kilometer, sekarang bisa hanya sekitar 800 meter,” katanya.
Tak hanya anggaran, proses lelang proyek juga mengalami keterlambatan. Hingga awal Mei 2026, sebagian kontrak pekerjaan disebut belum berjalan karena masih menunggu penyesuaian administrasi dan regulasi pengadaan. (dul)
