BMKG Siaga El Nino 2026, Enam Provinsi Rawan Karhutla Jadi Fokus Pengawasan
BMKG meningkatkan kewaspadaan karhutla akibat El Nino dan musim kemarau 2026. Enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan jadi fokus pengawasan pemerintah.
HALLONEWS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia seiring potensi pengaruh fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi bersamaan dengan musim kemarau 2026.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fatani, mengatakan ada enam provinsi yang menjadi prioritas pengawasan karena dinilai memiliki risiko tinggi terjadinya karhutla.
Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Enam provinsi ini menjadi fokus utama pengendalian karhutla agar potensi kebakaran bisa ditekan sejak awal,” ujar Faisal usai menghadiri Musyawarah Nasional XI Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Wisma Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Faisal, pemerintah kini menerapkan pendekatan baru dalam penanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak dilakukan setelah muncul titik api, kini langkah antisipasi dilakukan jauh sebelum kebakaran terjadi.
Ia menjelaskan BMKG memanfaatkan pemantauan kelembapan lahan gambut dan kondisi muka air tanah untuk memetakan kawasan yang rawan mengalami kekeringan dan berpotensi terbakar.
“Pendekatannya sekarang lebih preventif. Jadi sebelum muncul hotspot, kita sudah melakukan langkah mitigasi berdasarkan kondisi lahan dan cuaca,” katanya.
BMKG sebelumnya telah mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa seperti Sumatera bagian selatan dan sejumlah daerah di Kalimantan.
Selain meningkatkan pemantauan cuaca dan kelembapan lahan, pemerintah juga disebut terus memperkuat koordinasi lintas instansi guna mempercepat langkah pencegahan karhutla di daerah rawan. (agn)
