Hilirisasi Dipercepat, DPR Sambut Kehadiran BUMN Khusus Ekspor SDA
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendukung pembentukan BUMN Ekspor SDA mulai 2027. Kebijakan ini diyakini memperkuat hilirisasi, menjaga devisa, dan meningkatkan nilai tambah kekayaan alam Indonesia.

HALLONEWS.ID – Indonesia tengah bersiap memasuki babak baru dalam tata kelola sumber daya alam nasional.
Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara yang secara khusus menangani ekspor komoditas strategis mendapat dukungan kuat dari parlemen karena dinilai mampu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata niaga sumber daya alam sekaligus memastikan manfaat kekayaan alam lebih besar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia masih menghadapi tantangan berupa dominasi ekspor bahan mentah yang membuat nilai tambah justru dinikmati negara lain.
“Kehadiran BUMN khusus ekspor diharapkan mampu mengubah pola tersebut dengan memperkuat hilirisasi dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujarnya pada Sabtu (30/5/2026).
Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan kekayaan alam sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah telah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Strategis sebagai perusahaan yang akan mengemban tugas tersebut mulai Januari 2027,” katanya.
Menurutnya, kehadiran perusahaan ini diharapkan tidak hanya mengurus kegiatan ekspor, tetapi juga mengintegrasikan seluruh rantai pasok nasional mulai dari produksi, pembiayaan, logistik, pengendalian mutu hingga pemasaran global.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar dikenal sebagai pemasok bahan baku dunia, melainkan mampu tampil sebagai pemain utama dalam rantai nilai industri global.
“Langkah tersebut juga diyakini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional sekaligus memastikan nilai ekonomi dari kekayaan alam nasional tidak terus mengalir keluar tanpa memberikan manfaat maksimal bagi negara,” tukasnya. (fer).
