BGN Moratorium Dapur MBG Baru, Nanik Deyang Fokus Benahi Tata Kelola dan Efisiensi Anggaran

HALLONEWS.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan pihaknya akan memprioritaskan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding mengejar target kuantitas penerima manfaat dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Nanik dalam konferensi pers perdana bersama jajaran pimpinan baru BGN usai menggelar rapat konsolidasi internal di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nanik menjelaskan, fokus utama yang tengah disiapkan BGN saat ini adalah efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran utama program pemenuhan gizi masyarakat.

“Kami memulai konsolidasi internal dengan fokus pada efisiensi anggaran. Meskipun anggaran yang tersedia saat ini sekitar Rp268 triliun, kami masih melihat peluang untuk melakukan penghematan tanpa mengurangi manfaat program,” kata Nanik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, hingga penguatan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Moratorium Dapur Baru

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penghentian sementara pembukaan dapur MBG baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Nanik, kebijakan tersebut diambil karena saat ini jumlah dapur yang beroperasi sudah sangat banyak dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.

“Kami ingin membereskan yang sudah ada terlebih dahulu. Banyak dapur yang menumpuk di wilayah aglomerasi, sementara daerah 3T justru belum banyak tersentuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BGN akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Kalau dalam satu kecamatan cukup enam dapur, ya cukup enam. Tidak perlu ditambah lagi. Nanti setelah dievaluasi dan ternyata masih kurang, baru pendaftaran dibuka kembali,” katanya.

Meski belum menetapkan batas waktu moratorium, Nanik memastikan kebijakan tersebut hanya bersifat sementara sampai proses penataan selesai dilakukan.

Prioritaskan Kualitas Ketimbang Target 82 Juta Penerima

Nanik mengungkapkan dirinya bersama jajaran pimpinan baru BGN telah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa fokus utama tahun 2026 adalah peningkatan kualitas layanan MBG.

Karena itu, BGN tidak lagi menjadikan target 82,9 juta penerima manfaat sebagai prioritas utama apabila kualitas pelaksanaan program belum optimal.

“Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas terlebih dahulu. Kami ingin memastikan dapur-dapur yang ada benar-benar sehat dan mampu menyediakan makanan bergizi sesuai standar,” ujarnya.

BGN juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Program akan lebih diarahkan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok yang disebut 3B.

Menurut Nanik, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar.

“Kalau ada penerima manfaat yang sebenarnya berasal dari kelompok mampu, tentu akan kami evaluasi. Fokus kami sekarang adalah kelompok yang paling membutuhkan, terutama di daerah 3T,” katanya.

MBG di Daerah 3T Gunakan Skema Fleksibel

Dalam upaya memperluas jangkauan program ke wilayah 3T, BGN juga tengah menyiapkan skema pelaksanaan yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada pembangunan dapur baru.

Nanik menjelaskan, daerah-daerah terpencil umumnya memiliki jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga pembangunan dapur permanen dinilai kurang efisien.

Sebagai alternatif, BGN membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas lain yang layak digunakan.

Selain itu, pendanaan program juga akan diperluas melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah luar negeri, hingga dukungan yayasan sosial.

“Prinsipnya kami ingin mengurangi beban APBN. Jadi tidak harus semua dibangun menggunakan anggaran negara dan tidak harus selalu membangun dapur baru,” jelasnya. (agn)