IPB University Tekankan Pentingnya Komunikasi Krisis di Era Digital yang Serba Cepat

HALLONEWS.ID – Perkembangan teknologi digital dan media sosial yang semakin pesat menuntut setiap institusi memiliki kemampuan komunikasi krisis yang responsif, akurat, dan terkoordinasi.

Kemampuan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi yang beredar setiap saat.

Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr. Alfian Helmi, menegaskan bahwa komunikasi krisis kini menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi, baik di sektor pendidikan, pemerintahan, maupun dunia usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Helmi saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berlangsung di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

Menurutnya, era digital telah menciptakan lingkungan komunikasi yang sangat terkoneksi, sehingga sebuah isu dapat berkembang menjadi krisis hanya dalam waktu singkat.

Karena itu, organisasi harus mampu bergerak lebih cepat dalam memberikan informasi yang benar dibandingkan laju penyebaran disinformasi.

Ia menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Informasi kini lebih banyak diterima secara cepat dan sering kali tanpa proses verifikasi yang mendalam. Kondisi tersebut membuat publik lebih mudah bereaksi terhadap berbagai isu yang berkembang.

“Ketika informasi tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat berkembang menjadi krisis yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi,” ujarnya Selasa (9/6/2026).

Dr. Helmi menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi krisis saat ini adalah kemampuan memilah antara kebisingan informasi (noise) dan sinyal strategis (signal).

Tidak semua percakapan publik harus ditanggapi secara berlebihan. Organisasi perlu fokus pada isu-isu yang memiliki dampak terhadap keselamatan, kepentingan publik, reputasi, dan keberlangsungan lembaga.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, IPB University telah menerapkan kerangka manajemen krisis yang mencakup regulasi internal, prosedur operasional standar, sistem pemantauan media, kanal komunikasi resmi, hingga penunjukan juru bicara yang bertugas menyampaikan informasi secara terpusat.

Ia menekankan bahwa setiap penanganan krisis harus didasarkan pada data dan fakta yang telah terverifikasi.

Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti mahasiswa, media massa, dan aparat terkait juga menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi informasi.

Menurutnya, tujuan utama komunikasi krisis bukanlah memenangkan perdebatan di ruang publik, melainkan membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui sikap yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada solusi.

“Publik ingin melihat adanya empati, tanggung jawab, transparansi, serta langkah-langkah perbaikan yang nyata dari sebuah institusi ketika menghadapi krisis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Helmi menegaskan bahwa reputasi organisasi tidak dibangun saat krisis terjadi, melainkan jauh sebelumnya melalui tata kelola yang baik, hubungan yang kuat dengan media, serta budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Karena itu, ia mengajak para praktisi humas dan pengelola komunikasi publik untuk menjadikan setiap krisis sebagai sarana pembelajaran dan inovasi.

Menurutnya, organisasi yang mampu mengambil pelajaran dari setiap tantangan akan lebih siap menghadapi berbagai dinamika di masa depan sekaligus menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. (opy)