DPRD DKI Tampung Aspirasi Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta menampung aspirasi FK-LMK terkait peningkatan dana operasional, dukungan kesekretariatan, dan penguatan regulasi untuk mendukung kinerja 2.743 anggota LMK di Jakarta.
HALLONEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan (FK-LMK) DKI Jakarta dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, FK-LMK menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya peningkatan dana operasional bagi anggota LMK.
Usulan itu muncul mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab LMK sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan.
“Mereka (FK-LMK) mengharapkan ada peningkatan terkait operasional,” ujar Suhud, Kamis (25/6/2026).
Selain peningkatan dana operasional, FK-LMK juga mengusulkan adanya dukungan anggaran kesekretariatan guna menunjang kinerja lembaga.
Mereka juga mendorong perubahan regulasi untuk memperkuat peran dan fungsi LMK dalam melayani masyarakat.
Suhud menilai aspirasi tersebut patut menjadi perhatian karena LMK merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Karena itu, DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan (FK-LMK) DKI Jakarta, Dwi Hartanti, mengatakan audiensi tersebut mewakili aspirasi sekitar 2.743 anggota LMK yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
“Aspirasi dari kami yang pertama tentunya tentang kenaikan uang operasional dan uang kegiatan,” ujarnya.
Dwi menjelaskan, LMK memiliki tugas menyerap aspirasi warga, menggali potensi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Selain itu, LMK juga berperan membantu lurah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat kelurahan.
Ia berharap usulan yang disampaikan dapat direalisasikan, bukan hanya dari sisi nominal anggaran, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap peran kelembagaan LMK.
“Karena bukan hanya untuk pendampingan transportasi, akomodasi, maupun koordinasi, tetapi juga berkaitan dengan moral kelembagaan kami mengingat tugas yang kami jalankan di wilayah,” pungkas Dwi. (adv)
