Kontroversi ‘Londo Ireng’ Berlanjut, Denny Indrayana Minta Prabowo Lebih Terbuka terhadap Kritik

HALLONEWS.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, kembali menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial X.

Dalam tulisannya, Denny mengaku merasa cemas terhadap dua kebiasaan Presiden yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.

Ia membuka suratnya dengan menyampaikan salam kepada Presiden sebelum mengungkapkan pandangannya secara lugas.

Menurut Denny, ada dua hal yang paling sering membuatnya khawatir, yakni intensitas kunjungan Prabowo ke luar negeri dan kebiasaan menyampaikan pidato dalam durasi panjang, terutama ketika tidak lagi berpatokan pada naskah resmi.

Denny menilai momen ketika Presiden mulai berimprovisasi justru menjadi bagian yang paling mengundang perhatian.

Ia menggambarkan situasi itu seolah membuat para staf di sekitar Presiden menunggu dengan rasa cemas karena khawatir muncul pernyataan spontan yang kemudian memicu polemik nasional.

“Setiap kalimat yang keluar di luar naskah resmi berpotensi menjadi bahan pemberitaan, perbincangan publik, hingga viral di media sosial sebelum acara selesai,” tulis Denny dikutip pada Minggu (26/7/2026).

Kondisi tersebut, kata Denny, mungkin menghibur sebagian masyarakat, tetapi belum tentu memberikan citra positif bagi kepemimpinan Presiden.

Dalam suratnya, Denny juga menyinggung saran yang sebelumnya pernah disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, agar Presiden mengurangi agenda perjalanan luar negeri. Namun, Denny memilih memberikan usulan berbeda.

Ia berharap Prabowo mengurangi pidato yang terlalu panjang dan lebih memfokuskan energi pada kerja nyata.

“Indonesia membutuhkan kepala negara yang cepat mengambil langkah strategis dibanding terlalu lama menyampaikan orasi di depan publik,” ucapnya.

*Soroti Pernyataan ‘Londo Ireng’*

Bagian paling tajam dari surat tersebut muncul ketika Denny menyinggung pidato Presiden Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia menyoroti pernyataan Presiden yang menyebut istilah “londo ireng” dan mengaitkannya dengan wartawan, jurnalis, pengamat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Meski kalimat itu diucapkan secara singkat, dampak yang ditimbulkannya jauh lebih panjang karena memicu polemik di ruang publik,” tandasnya.

Ia menilai pelabelan terhadap kelompok yang menyampaikan kritik kepada pemerintah bukanlah fenomena baru.

“Dalam sejarah politik Indonesia, kritik terhadap penguasa kerap dibalas dengan cap sebagai pihak yang tidak nasionalis, berpihak kepada asing, atau dianggap mengkhianati kepentingan bangsa,” jelasnya.

*Presiden Dinilai Butuh Penyampai Kritik*

Dalam surat terbukanya, Denny menyampaikan bahwa seorang Presiden justru membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kritik secara jujur.

Ia bahkan berpendapat, apabila berada di posisi Presiden, jabatan pertama yang akan dibentuk adalah staf khusus yang bertugas menyampaikan kritik paling keras, termasuk mengingatkan ketika Presiden melakukan kekeliruan.

Menurut Denny, lingkungan kekuasaan cenderung dipenuhi pujian sehingga suara yang benar-benar objektif menjadi semakin langka.

“Padahal, pemimpin membutuhkan masukan yang jujur agar tidak terjebak dalam ruang yang hanya dipenuhi apresiasi,” kata Denny.

Ia juga mengingatkan agar Presiden tidak sepenuhnya bergantung pada bawahan maupun elite politik koalisi karena tidak semua berani menyampaikan pandangan yang berbeda dengan penguasa.

*Singgung Ancaman terhadap Demokrasi*

Pada bagian akhir suratnya, Denny mengaitkan pandangannya dengan teori yang dikemukakan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die.

Ia menjelaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi modern tidak selalu muncul melalui kudeta militer, tetapi dapat terjadi secara perlahan ketika kritik mulai dipandang sebagai ancaman, lembaga pengawas dilemahkan, dan pihak yang berbeda pendapat kehilangan ruang untuk menyampaikan suara.

Denny mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga keberadaan oposisi dan masyarakat sipil yang berani menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, tidak ada Presiden yang terbebas dari kekeliruan. Karena itu, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan salah satu mekanisme penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan negara tetap berpijak pada konstitusi. (fer)