Data Tak Lengkap, Pansus DPRD DKI Mengaku Sulit Bongkar Masalah Aset Pengembang
Pansus DPRD DKI mengaku kesulitan menelusuri aset fasos-fasum karena data dari eksekutif belum maksimal. Padahal data tersebut menjadi elemen penting untuk menentukan langkah selanjutnya.
HALLONEWS.ID – Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum DPRD DKI Jakarta mengaku masih kesulitan memetakan persoalan aset pengembang karena keterbatasan data yang diterima dari pihak eksekutif.
Ketua Satgas Pansus, Ali Lubis, mengatakan data menjadi elemen penting untuk menentukan langkah lanjutan dalam proses penagihan kewajiban pengembang.
Namun hingga kini, pengumpulan data dinilai belum berjalan maksimal sehingga menghambat kerja pansus.
“Data yang kami terima belum lengkap dan itu menjadi kendala utama dalam proses pembahasan,” ujar Ali, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pansus belum dapat bergerak lebih jauh untuk memetakan pengembang mana saja yang belum memenuhi kewajiban penyerahan aset kepada Pemprov DKI Jakarta.
Ali juga menyoroti minimnya dukungan dalam sejumlah rapat pansus.
“Beberapa pertemuan bahkan tidak dihadiri pejabat sesuai undangan sehingga proses pendalaman data menjadi terhambat,” kata Ali.
“Yang hadir terkadang bukan pejabat yang memang kami minta hadir. Ini membuat proses pengumpulan data menjadi lambat,” tambahnya.
Lanjutnya, karena itu, Pansus DPRD DKI Jakarta berencana meminta waktu bertemu dengan Gubernur Pramono Anung guna menyampaikan langsung berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembahasan.
“Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dan dukungan data agar persoalan aset fasos-fasum yang selama ini tertunda dapat segera dituntaskan,” pungkasnya. (fer)
