Digelontor Rp360 Miliar, Flyover Bulak Kapal Bekasi Dibangun Juli 2026

Usai tabrakan maut KA di Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal dipercepat. Total anggaran tembus Rp360 miliar.

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:46 WIB
Digelontor Rp360 Miliar, Flyover Bulak Kapal Bekasi Dibangun Juli 2026
Penampakan simpang Bulak Kapal yang akan dibangun flyover pada Juli 2026. Foto Dok/Hallonews

HALLONEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersiap memulai pembangunan fisik Flyover Bulak Kapal pada Juli 2026. Proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah itu dipercepat menyusul dorongan kuat dari pemerintah pusat pascatragedi kecelakaan di Bekasi Timur.

Flyover ini dirancang membentang dari Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan, dua ruas vital yang selama ini kerap menjadi simpul kemacetan akibat perlintasan sebidang. Titik awal konstruksi difokuskan di sekitar halte Jalan Joyo Martono.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto mengatakan tahap awal pekerjaan ditargetkan bisa dimulai setelah proses pembebasan lahan rampung pada akhir Mei, disusul pembayaran ganti rugi pada Juni.

“Jika pembayaran sudah selesai pada Juni, maka awal Juli kami bisa mulai pekerjaan awal, terutama dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Idi kepada Hallonews, Rabu (6/5/2026).

Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp360 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembebasan lahan seluas 10.637 meter persegi dan pembangunan struktur flyover sepanjang 768 meter.

Rinciannya, sekitar Rp107 miliar untuk pengadaan lahan dan Rp253 miliar untuk konstruksi fisik.
Percepatan proyek ini tak lepas dari dampak tragedi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL lintas Bekasi-Jakarta yang menimbulkan korban jiwa.

Insiden itu menjadi titik balik pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur keselamatan di wilayah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meninjau langsung lokasi dan menginstruksikan percepatan penanganan. Pemerintah pusat kemudian menggelontorkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 200 miliar untuk mendukung proyek tersebut.

Saat ini, Pemkot Bekasi masih berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan mekanisme pencairan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, proyek ini juga berdampak pada warga di sekitar lokasi. Tercatat sebanyak 73 kepala keluarga terdampak pembebasan lahan yang tersebar di tiga kelurahan, yakni Margahayu, Duren Jaya, dan Aren Jaya.

Seiring masuknya dana dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi juga tengah mengkaji kemungkinan mengalihkan sebagian anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proyek lain.

Salah satunya pembangunan underpass di kawasan Bulan-bulan yang dinilai tak kalah mendesak.

Langkah percepatan ini diharapkan mampu mengurai kemacetan kronis di Bekasi Timur sekaligus meningkatkan keselamatan, terutama di titik perlintasan kereta yang selama ini rawan kecelakaan. (dul)