DPRD DKI Perkuat Pengawasan Anggaran Pembangunan
HALLONEWS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong penguatan pengawasan dan transparansi dalam proses penganggaran daerah.
Antara lain, melalui pendampingan lembaga penegak hukum serta optimalisasi Sistem Smart Planning dan Budgeting (SPB).
Suhud mengungkapkan hal itu usai mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas Tahun 2026, Kamis (11/6/2026).
Menurut dia, fungsi penganggaran merupakan satu di antara tugas penting DPRD. Pelaksanaannya harus secara akuntabel dan transparan.
“Tugas dewan tentu saja adalah bagaimana proses penyusunan anggaran itu baik,” ujar Suhud, Jumat (12/6/2026).
Untuk memperkuat tata kelola tersebut, DPRD DKI mendorong pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam proses penyusunan anggaran.
“Ke depan mungkin yang akan dilakukan,” kata Suhud.
DPRD juga membuka ruang kerja sama dengan kejaksaan. Membantu pengawasan terhadap proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran pembangunan.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mendorong optimalisasi Sistem SPB agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerapan anggaran terpantau secara lebih terbuka.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara real-time terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Keterlibatan publik menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan. Mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Yang lebih penting adalah partisipasi ataupun pengawasan dari masyarakat,” tandas Suhud.
(sub) *Prioritas Penataan Lingkungan dan Pengendalian Banjir*
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi terus memprioritaskan pengendalian banjir dan penataan lingkungan.
Demikian ungkap Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Wa Ode Herlina dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (11/6).
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, eksekusi belanja infrastruktur tepat sasaran. Terutama pada titik-titik rawan genangan yang berdampak langsung dengan manyarakat.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong langkah konkret. Seperti pembangunan drainase, pengerukan kali, penambahan embung, hingga pemenuhan target 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Penegakan aturan pemanfaatan ruang agar kawasan resapan dan zona hijau tidak terus tergerus alih fungsi lahan. Mohon tanggapan,” tutur Wa Ode. (ADV)
