Harga Pangan Kerap Melejit, DPRD DKI Siapkan Perda Ketat Kendalikan Stok dan Limbah
Lonjakan harga pangan saat hari besar jadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Lewat Raperda Sistem Pangan, dewan bidik aturan tegas kendalikan stok, harga, dan limbah pangan.
HALLONEWS.ID – Lonjakan harga bahan pokok saat momen hari besar kembali menjadi sorotan serius DPRD DKI Jakarta. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pangan, dewan ingin memastikan warga ibu kota terlindungi, bukan hanya dari kelangkaan stok, tetapi juga dari gejolak harga yang kerap membebani.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan bahwa regulasi ini bukan sekadar dokumen administratif.
“Pembahasan Raperda menempatkan dua isu krusial sebagai fokus utama yakni kepastian pasokan dan stabilitas harga,” ujar Abdul Aziz kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, Perda Sistem Pangan dirancang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus memastikan harga tetap terjangkau di tengah tekanan inflasi.
Tak Hanya Soal Stok, Limbah Pangan Jadi Target
DPRD juga membidik persoalan yang selama ini kurang mendapat perhatian yaitu food waste dan food loss, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
Aziz mengakui pengelolaan limbah pangan di Jakarta masih belum optimal. Padahal, pertumbuhan ekonomi perkotaan turut meningkatkan potensi sisa makanan dalam jumlah besar.
Melalui Perda ini, pengelolaan sisa pangan tidak lagi sekadar imbauan, melainkan memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang mengikat.
“Regulasi setingkat Perda akan menghadirkan kepastian hukum sekaligus sanksi yang tegas,” tegasnya.
Antisipasi Lonjakan Harga saat Ramadan hingga Nataru
DPRD juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema konkret menghadapi lonjakan harga pada periode rawan seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru.
Komoditas strategis seperti telur, ayam, dan daging dinilai kerap memicu gejolak pasar yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat.
Dorong Inovasi, Bukan Sekadar Rumah Maggot
Saat ini Jakarta memiliki 42 rumah maggot di tingkat kecamatan untuk mengelola sampah organik. Namun, DPRD menilai pendekatan itu belum cukup menghadapi lonjakan limbah pangan ke depan.
Aziz mendorong inovasi yang lebih modern, mulai dari mesin pengolah sisa makanan menjadi pakan ternak hingga sistem pengolahan organik terintegrasi berbasis teknologi.
Meski begitu, ia memastikan pembahasan Raperda belum final. Bapemperda masih akan melakukan studi banding ke sejumlah daerah guna memperkaya substansi aturan sebelum disahkan menjadi Perda. (fer)
