Kemnaker Perkuat Pelatihan Vokasi dan Sistem Data Terintegrasi untuk Dorong Penyerapan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat pelatihan vokasi, layanan penempatan kerja, dan sistem data terintegrasi guna meningkatkan kualitas SDM serta memperluas peluang kerja bagi masyarakat
HALLONEWS.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan pelatihan vokasi, optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja, hingga pembangunan sistem data terintegrasi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
Menurutnya, pelatihan vokasi perlu diperluas agar lulusan SMA maupun SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan lebih siap memasuki pasar kerja.
“Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja,” ujar Yassierli saat memberikan arahan terkait Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Selain memperluas pelatihan vokasi, Kemnaker juga terus mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja agar para lulusan pelatihan dapat lebih cepat terserap oleh dunia usaha.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menghubungkan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
Di sisi lain, Kemnaker tengah mengembangkan sistem data terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Data yang akurat dinilai menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi ketenagakerjaan, mengevaluasi program, dan merancang solusi yang efektif.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Tak hanya itu, Kemnaker juga melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan.
Regulasi yang dinilai kurang efektif akan ditinjau kembali agar lebih sederhana, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) turut menjadi perhatian. Kemnaker sedang menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja menjadi fondasi penting dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris. (agn)
