Keren! Lima Kantor Imigrasi Raih Predikat Tertinggi WBBM
Lima Kantor Imigrasi di daerah sukses meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam ajang SAKIP dan ZI Awards 2026 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta.
HALLONEWS.ID — Lima Kantor Imigrasi di berbagai daerah menorehkan prestasi dengan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyampaikan bahwa lima unit kerja yang berhasil meraih predikat tertinggi reformasi birokrasi tersebut adalah Kantor Imigrasi Singaraja, Wonosobo, Parepare, Kotamobagu, dan Tobelo.
“Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari pemangkasan antrean hingga penyederhanaan prosedur administrasi demi meningkatkan kenyamanan masyarakat,” ujar Silmy dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Bukti Transformasi Birokrasi
Menurut Silmy, capaian ini menjadi bukti konkret bahwa transformasi birokrasi di daerah berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.
Ia menegaskan, predikat WBBM bukan sekadar simbol administratif, melainkan representasi budaya kerja yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah bentuk komitmen bahwa birokrasi mampu bekerja profesional, jujur, dan melayani. Kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi harus terus diperkuat melalui pelayanan yang prima,” tegasnya.
Ratusan Instansi Ikut Evaluasi
Berdasarkan evaluasi tahun 2025 oleh Kementerian PANRB, sebanyak 297 instansi mengikuti penilaian Zona Integritas.
Dari jumlah tersebut, 133 instansi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun WBBM.
Silmy menambahkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi salah satu kementerian dengan capaian unit kerja terbanyak dalam kategori tersebut, yakni tujuh satuan kerja.
Selain itu, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan rata-rata nilai kementerian/lembaga mencapai 73,61. Sementara pemerintah provinsi berada di angka 69,05 dan pemerintah kabupaten/kota 64,89.
Capaian ini diharapkan menjadi momentum penguatan reformasi birokrasi berkelanjutan, khususnya di sektor pelayanan keimigrasian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (fer)
