Pemerintah Masuk Fase Pemulihan Pascabencana Sumatera, Tito: Darurat Sudah Lewat
Mendagri Tito menegaskan pemerintah kini mulai memasuki fase pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan pemerintah kini mulai memasuki fase pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Tito usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurut Tito, masa tanggap darurat di wilayah terdampak telah terlewati dan kini pemerintah fokus pada tahap transisi menuju pemulihan penuh.
“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan],” ujar Tito.
Ia menjelaskan, untuk wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi menuju pemulihan hampir selesai. Sementara itu, masa transisi di Aceh masih diperpanjang sedikit sebelum memasuki tahap pemulihan penuh.
Tito mengungkapkan sejumlah layanan dasar di daerah terdampak kini sudah kembali normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang disebut telah pulih, begitu pula layanan rumah sakit di seluruh kabupaten terdampak.
Meski demikian, masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa yang masih dalam proses perbaikan.
Di sektor infrastruktur, pasokan listrik disebut hampir sepenuhnya pulih kecuali di daerah yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus. Untuk sementara, pemerintah menyalurkan genset guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Selain itu, distribusi BBM melalui SPBU, jaringan internet, jalan nasional, dan jembatan nasional juga telah kembali beroperasi.
Pemerintah juga mempercepat pemulihan sektor pendidikan dengan memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya layak untuk kegiatan belajar mengajar.
“Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal,” jelas Tito.
Dalam upaya percepatan pemulihan, Tito menyebut pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak.
“Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun,” katanya.
Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain transfer daerah, sejumlah kementerian dan lembaga juga ikut mendukung proses rehabilitasi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyiapkan anggaran untuk pemulihan lahan pertanian terdampak, sementara Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut membantu pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian bagi warga terdampak.
Tito menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang saat ini sedang diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Program pemulihan tersebut ditargetkan berjalan hingga 2028.
“Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” pungkasnya. (agn)
