Prabowo Klaim 1.000 Dapur MBG Telah Disuspend
Kebijakan suspend bukan berarti menghentikan program MBG, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan.
HALLONEWS.ID — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diberhentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Forum diskusi yang bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab” yang menghadirkan sejumlah pakar dan jurnalis di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).
Langkah tersebut diambil setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengecekan langsung di lapangan menyusul berbagai masukan dan kritik dari masyarakat.
“Saya kirim orang-orang untuk mengecek. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujar Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
Prabowo menegaskan, kebijakan suspend bukan berarti menghentikan program MBG, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi sebelum dapur kembali beroperasi.
Ia juga menyinggung peran Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, yang aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai lokasi dapur MBG. “Yang sudah di-suspend sekitar 1.030 dapur,” jelasnya.
Pemerintah kini mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria, seperti kebersihan lingkungan dan alat produksi, keamanan bahan makanan, kualitas air, dan pengolahan sesuai standar.
Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend hingga melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah juga membuka akses pengawasan publik guna memastikan transparansi program.
Ia juga mengatakan masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, diberikan ruang untuk memantau serta melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
“Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat boleh masuk dan komplain,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya perubahan budaya dalam tata kelola program, termasuk menghindari laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Lanjut ia mengatakan laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas.
“Pemerintah berkomitmen terus memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem agar program MBG benar–benae memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” tandas Prabowo. (agn)
