Sekolah Online di Bogor Masih Dikaji, Pemkot Tunggu Arahan Pemerintah Pusat
Pemkot Bogor masih mematangkan wacana pembelajaran online untuk sekolah sebagai bagian efisiensi energi dan kebijakan Work From Anywhere dari pemerintah pusat.
HALLONEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan wacana penerapan sistem pembelajaran online atau daring sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi yang didorong pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan bahwa hingga saat ini kajian masih berlangsung dan belum ada keputusan final terkait implementasi kebijakan tersebut.
“Sedang dimatangkan. Segera diumumkan bila sudah jelas,” ujar Dedie, di Balai Kota Bogor, Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, Pemkot Bogor tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan kebijakan tersebut. Selain melakukan kajian internal, pihaknya juga masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait skema pelaksanaan pembelajaran daring.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembelajaran online tidak akan diterapkan secara menyeluruh. Mata pelajaran yang bersifat praktikum tetap akan dilaksanakan secara tatap muka, sementara materi yang dinilai efektif disampaikan secara jarak jauh akan dialihkan ke sistem daring.
Selain itu, opsi pemberian subsidi kuota internet bagi siswa juga tengah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.
Wacana ini juga sejalan dengan rencana penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Work From Anywhere (WFA). Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran negara.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah siap mengikuti kebijakan tersebut, meskipun hingga kini teknis pelaksanaan WFA masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat.
“Sudah ada arahan untuk efisiensi, namun teknis pelaksanaannya masih kami tunggu,” kata Bima.
Dengan demikian, baik kebijakan pembelajaran daring maupun Work From Anywhere masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah menegaskan implementasi akan dilakukan secara hati-hati dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. (opy)
