Skandal LCC MPR Meledak, Juri dan MC Kalbar Dinonaktifkan

HALLONEWS.ID – Polemik penjurian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang. MPR RI akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka sekaligus menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) usai insiden tersebut viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan lomba, termasuk kinerja dewan juri.

“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” kata Abcandra.

Melalui pernyataan resminya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian yang memicu polemik di tengah masyarakat.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis MPR.

MPR menegaskan kegiatan pendidikan seperti LCC Empat Pilar seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan dalam proses penilaian.

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI resmi menonaktifkan seluruh dewan juri dan MC yang bertugas dalam lomba tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan MPR melalui akun Instagram resminya, Selasa (12/5/2026).

Tak hanya pihak MPR, pembawa acara lomba, Shindy Lutfiana, juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya.

“Saya Shindy Lutfiana, selaku MC menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan atas ucapan-ucapan saya pada saat pelaksanaan Babak Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat,” tulis Shindy.

Shindy mengakui pernyataannya yang sempat menyepelekan protes peserta dengan kalimat “Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja” tidak pantas diucapkan dalam forum pendidikan.

Ia menyadari ucapannya telah menimbulkan kekecewaan, khususnya kepada peserta dan pihak SMAN 1 Pontianak.

Polemik tersebut juga memicu reaksi keras dari DPR RI. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar lomba di Kalimantan Barat diulang demi menjaga rasa keadilan bagi seluruh peserta.

“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah.

Ia juga meminta MPR RI segera memberikan klarifikasi resmi agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap terjaga.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengaku heran atas keputusan juri yang memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama persis.

“Masa jawaban sama, nilainya beda,” kata Cucun.

Menurutnya, evaluasi terhadap proses rekrutmen dewan juri harus segera dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terulang.

Polemik ini bermula saat babak rebutan final LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar. Saat itu, Grup C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menjawab pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski jawaban mereka dinilai benar oleh banyak pihak, dewan juri justru memberikan nilai minus lima. Anehnya, ketika pertanyaan dilempar ke regu lain dengan jawaban yang disebut sama persis, juri memberikan nilai penuh sebesar 10 poin.

Keputusan tersebut langsung diprotes peserta karena dianggap tidak adil. Namun, dewan juri tetap mempertahankan keputusannya dengan alasan jawaban regu C dinilai tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meski peserta bersikeras unsur tersebut telah disebutkan dalam jawaban mereka. (agn)