Taruna Ikrar Ubah Wajah BPOM: Jutaan UMKM Kini Dipermudah Urus Izin

HALLONEWS.ID – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan lembaganya ingin mengubah pandangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menganggap BPOM sebagai hambatan dalam proses perizinan produk.

Hal itu disampaikan Taruna saat menghadiri peluncuran awal program SAPA UMKM untuk mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Taruna mengatakan BPOM justru ingin menjadi mitra pendamping bagi UMKM agar mampu memperoleh legalitas produk dan memperluas pasar usaha mereka.

“Pelaku UMKM tidak perlu takut dengan BPOM. Kami hadir untuk mendukung agar produk mereka bisa berkembang,” ujarnya.

Menurut Taruna, saat ini terdapat sekitar 60 juta UMKM di Indonesia dan sekitar 18 juta di antaranya bergerak di sektor yang berkaitan langsung dengan pengawasan BPOM, seperti pangan, obat tradisional, kosmetik, hingga produk konsumsi lainnya.

Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 4,2 juta UMKM yang tercatat dalam sistem BPOM. Artinya, masih ada jutaan pelaku usaha yang belum tersentuh layanan pendampingan maupun proses perizinan resmi.

Ia mengakui selama ini masih ada stigma bahwa BPOM hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mempersulit proses perizinan usaha.

Akibatnya, banyak pelaku UMKM enggan mendaftarkan produknya karena khawatir gagal memperoleh izin edar dan tidak bisa memasarkan produknya secara lebih luas.

“Padahal kami ingin memastikan produk tetap aman, bermutu, dan berkualitas, sekaligus membantu UMKM agar bisa memenuhi standar tersebut,” kata Taruna.

Untuk menjawab persoalan itu, BPOM berencana memperluas pendataan terhadap UMKM yang belum terdaftar, sekaligus memberikan pendampingan dan asistensi agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan izin edar.

Taruna berharap langkah tersebut dapat membantu UMKM naik kelas dan mampu bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga internasional.

Ia menambahkan BPOM memiliki 83 unit pelaksana teknis di berbagai daerah yang akan dioptimalkan untuk mendukung pengembangan UMKM lokal.

“UMKM adalah aset penting bagi kesejahteraan rakyat dan kekuatan ekonomi bangsa,” ujarnya.

Penguatan UMKM Jadi Bagian Penting

Dalam acara yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional.

Menurut dia, SAPA UMKM dirancang sebagai program kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah yang menjangkau pelaku usaha dari Aceh hingga Papua.

“Negara tidak akan kuat tanpa sektor usaha yang kuat. Ketika UMKM tumbuh dan berkembang, fondasi ekonomi negara juga semakin kokoh,” ujar Rachmat.

SAPA UMKM Bukan Hanya Platform Digital Biasa

Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menilai SAPA UMKM bukan hanya platform digital biasa, melainkan sarana untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah pelaku usaha kecil.

Menurutnya, selama ini masih banyak keterbatasan akses layanan, koordinasi, dan pendampingan yang membuat UMKM sulit berkembang optimal.

Karena itu, pemerintah ingin membangun sistem yang mampu mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai layanan, pendampingan, hingga akses pasar dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

“Jangan sampai pelaku UMKM merasa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah dalam proses tumbuh kembang usaha mereka,” kata Maman.

Melalui SAPA UMKM, pemerintah berharap komunikasi dan layanan kepada jutaan pelaku usaha di berbagai wilayah dapat berjalan lebih efektif sehingga proses pembinaan, legalitas, dan pengembangan usaha menjadi lebih mudah dijangkau. (agn)