Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Muara Enim Edison Tembus Rp16 Miliar

HALLONEWS.ID – Nama Bupati Muara Enim Edison mendadak menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026).

Edison salah satu dari 10 orang yang diamankan dalam operasi yang disebut sebagai OTT ke-12 KPK sepanjang tahun 2026. Selain unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, KPK juga mengamankan pihak swasta yang terkait dengan perkara yang sedang didalami.

Meski status hukum para pihak yang diamankan masih menunggu hasil pemeriksaan intensif KPK, perhatian publik kini tertuju pada sosok Edison yang baru menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025-2030.

Sosok Edison, Birokrat Pertanahan Jadi Bupati

Edison lahir di Banuayu, Kabupaten Muara Enim, pada 6 Maret 1968. Sebelum terjun ke dunia politik dan memimpin Muara Enim, ia dikenal sebagai birokrat yang menghabiskan sebagian besar kariernya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pendidikan dasarnya ditempuh di Muara Enim sebelum melanjutkan ke SMP dan SMA Negeri 1 Lubuklinggau. Ia kemudian meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Sriwijaya.

Kariernya dimulai sebagai staf Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan.

Seiring waktu, Edison menduduki berbagai posisi strategis mulai dari kepala seksi hingga kepala kantor BPN di sejumlah daerah, termasuk Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Prabumulih, hingga Kota Palembang.

Jabatan tertinggi yang pernah diembannya adalah Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pembangunan pada Kanwil BPN Sumatera Selatan.

Selain aktif di pemerintahan, Edison juga tercatat sebagai pembina organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Muara Enim.

Atas pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara, ia pernah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Harta Kekayaan Edison Capai Rp16 Miliar

Laporan harta kekayaan Edison juga menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 27 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025, total kekayaan Edison mencapai Rp16,03 miliar.
Mayoritas kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp14,18 miliar. Properti tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, seperti Palembang, Banyuasin, dan Prabumulih.

Salah satu aset terbesar yang dimilikinya adalah tanah dan bangunan seluas 16.830 meter persegi di Palembang dengan nilai sekitar Rp6,73 miliar. Selain itu, terdapat aset tanah lainnya seluas 2.617 meter persegi yang nilainya mencapai Rp4,63 miliar.

Untuk kendaraan, Edison tercatat memiliki Toyota Alphard tahun 2010 senilai Rp125 juta dan Toyota Fortuner tahun 2019 senilai Rp380 juta. Total nilai kendaraan yang dilaporkannya mencapai Rp505 juta.

Selain itu, Edison juga melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp705 juta, kas dan setara kas Rp140 juta, serta harta lainnya senilai Rp500 juta.

Menariknya, dalam laporan tersebut Edison tidak mencantumkan kepemilikan surat berharga maupun kewajiban utang, sehingga total kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp16.030.192.000.

Sementara itu, KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sebelum mengumumkan hasil resmi kepada publik. (dul)