Tiga Konfederasi Buruh Datangi Komisi III DPR, Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Tiga konfederasi buruh temui Komisi III DPR dan menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden. Tangkapan layar hallonews
HALLONEWS.ID – Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia mendatangi Komisi III DPR untuk menyampaikan aspirasi terkait posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Gedung DPR, perwakilan buruh menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah kendali Presiden.
Pertemuan tersebut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Mereka diterima langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Dalam forum tersebut, Andi Gani menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap berbagai sorotan yang diarahkan kepada institusi kepolisian.
Dia menegaskan, buruh telah menyampaikan sikap resmi melalui Ikrar Buruh yang memuat sejumlah poin penting.
“Buruh mendukung pemerintahan Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan, mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden, mempertahankan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di DPR, serta mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan,” katanya, Rabu (18/2/2026).
Menurut Andi, dukungan tersebut juga dilatarbelakangi langkah konkret Polri dalam membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui pembentukan desk khusus. Ia menilai keberadaan desk tersebut memberikan ruang penyelesaian konflik buruh secara lebih cepat dan efektif.
Sementara itu, Elly Rosita Silaban menilai Polri harus tetap berdiri sebagai institusi negara yang profesional dan independen.
Ia menyatakan, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan intervensi politik yang dapat mengganggu kinerja institusi penegak hukum tersebut.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal KSPI, Ramidi, yang menegaskan sikap tiga konfederasi buruh murni didasari kepentingan menjaga amanah reformasi dan stabilitas kelembagaan negara.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa kalangan buruh merupakan elemen strategis dalam mengawal reformasi Polri.
Ia menilai jumlah anggota buruh yang besar serta posisi strategis mereka dalam kehidupan sosial ekonomi menjadikan suara buruh memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika kebijakan nasional.
“Keterlibatan buruh dalam mengawasi proses reformasi kepolisian diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi tersebut di masa mendatang,” ungkapnya. (min)
