Revolusi Pangan 2026, Polri Buka Akses Modal Petani Lewat Himbara
Polri menggandeng bank Himbara untuk membuka akses permodalan KUR bagi petani. Program Revolusi Pangan 2026 ini bertujuan memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak dan rentenir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
HALLONEWS.ID – Kepolisian Republik Indonesia melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan menggagas langkah strategis dengan menggandeng bank milik negara untuk membuka akses pembiayaan bagi para petani.
Kerja sama tersebut melibatkan jaringan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara.
Melalui kolaborasi ini, petani dapat memperoleh akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dengan bunga yang relatif ringan.
Program tersebut dirancang untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini dihadapi petani, yakni keterbatasan modal usaha yang kerap membuat mereka bergantung pada tengkulak maupun pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program ini merupakan bagian dari komitmen mendukung kesejahteraan petani sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
Melalui akses permodalan langsung dari perbankan negara, petani dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga sekitar 3 hingga 6 persen per tahun tanpa harus menyediakan agunan tambahan.
“Polri memfasilitasi akses pembiayaan bagi petani melalui bank-bank Himbara agar mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak maupun praktik rentenir,” ujarnya, Sabtu (8/3/2026).
Selain permodalan, Polri juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui perluasan lahan tanam serta pemanfaatan teknologi modern.
Hingga Februari 2026, luas penanaman jagung nasional tercatat telah mencapai sekitar 135 ribu hektare. Angka tersebut menjadi bagian dari target nasional pengembangan hingga satu juta hektare untuk mendorong produksi jagung menembus lebih dari empat juta ton pada tahun ini.
Implementasi program juga terlihat di wilayah Polda Jawa Barat yang aktif mendampingi kelompok tani binaan.
Sebanyak 215 petani yang tergabung dalam 44 kelompok tani telah menerima dukungan alat dan mesin pertanian seperti traktor tangan, pompa air, dan alat semprot.
Bantuan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi kerja petani sekaligus mempercepat proses pengolahan lahan dan perawatan tanaman.
Jaminan Pasar untuk Hasil Panen
Untuk memastikan keberlanjutan usaha petani, Polri juga menjalin sinergi dengan Perum Bulog sebagai pihak penyerap hasil panen.
Melalui skema ini, hasil produksi jagung dari kelompok tani binaan akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus melindungi mereka dari permainan harga oleh tengkulak.
Pendekatan yang mengintegrasikan akses permodalan, teknologi pertanian, serta jaminan pasar ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Melalui program Revolusi Pangan 2026, Polri menargetkan para petani Indonesia dapat lebih mandiri dalam mengelola usaha pertanian sekaligus terbebas dari praktik pinjaman merugikan yang selama ini membebani mereka. (min)
