Dana Transfer Dipangkas Rp649 Miliar, Pemkab Bekasi Kebut Kejar PAD dan Pangkas Anggaran
Pemkab Bekasi mulai mengencangkan anggaran dan mengejar PAD setelah dana transfer daerah dipangkas Rp649 miliar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
HALLONEWS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai bersiap menghadapi potensi tekanan ekonomi dengan melakukan efisiensi anggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan menyusul kondisi ekonomi global yang dinilai tengah bergejolak.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan bahwa meskipun dampak ekonomi global belum dirasakan secara langsung, pemerintah daerah harus tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Hari ini kita lihat kondisi global tidak baik-baik saja. Indonesia mungkin belum terdampak sekarang, tapi ke depan bisa saja terjadi,” ujar Asep usai apel pagi pascalibur Lebaran di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (30/3/2026).
Anggaran Dipangkas, PAD Digenjot
Sebagai langkah cepat, Pemkab Bekasi akan mengumpulkan dinas-dinas penghasil untuk merumuskan strategi peningkatan PAD. Bahkan, rapat internal akan dilakukan secara sederhana tanpa seremoni sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
“Selesai halal bihalal langsung rapat. Tidak ada acara makan-makan, karena kita juga harus berhemat,” tegasnya.
Kebijakan penghematan ini berkaitan dengan pemangkasan dana transfer daerah yang mencapai Rp649 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah memutar strategi agar roda pemerintahan dan program prioritas tetap berjalan.
Asep meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dinas penghasil, untuk menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor, termasuk sumber pendapatan kecil yang selama ini belum tergarap optimal.
“Semua potensi harus dimaksimalkan. Jangan sampai kita ikut terdampak karena tidak siap,” katanya.
PPPK Diminta Tetap Tenang
Menurut Asep, peningkatan PAD menjadi kunci untuk menutup kekurangan anggaran sekaligus menjaga keberlangsungan program pemerintah, termasuk mempertahankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya harus mempertahankan PPPK. Kekurangan anggaran harus kita tutup dari PAD,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh ASN dan PPPK tetap bekerja maksimal meski kondisi fiskal daerah sedang terbatas. Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya menjaga stabilitas tenaga kerja.
“Untuk PPPK, tetap semangat. Kita akan berusaha keras agar semuanya tetap terjaga,” ucapnya.
Hadapi Penilaian KPK
Di sisi lain, Pemkab Bekasi juga tengah bersiap menghadapi penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua bulan ke depan.
Asep mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja agar tidak kembali masuk kategori zona merah dalam penilaian tersebut.
“Jangan sampai kita dapat rapor merah lagi. Ini jadi momentum untuk memperbaiki kinerja,” tegasnya.
Menutup arahannya, Asep mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap solid menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan anggaran.
“Kita ini seperti bekerja di tengah badai. Kalau tidak kompak, akan sulit bertahan,” katanya.
Ia optimistis dengan kerja sama, disiplin anggaran, dan peningkatan pendapatan daerah, Kabupaten Bekasi mampu menghadapi tekanan ekonomi dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. (dul)
