1.700 SPPG Distop, Diduga Kurangi Porsi Makan Bergizi Gratis
Sebanyak 1.700 SPPG dihentikan sementara setelah ditemukan pengurangan porsi program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah tekankan standar gizi dan kualitas harus dijaga
HALLONEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan sementara karena diduga mengurangi porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Temuan tersebut diungkap Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, dalam acara nasional di Jakarta Timur, Sabtu (25/04/2026).
Menurut Aris, langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk ketegasan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga kualitas program yang menyasar anak-anak, ibu hamil, hingga lansia.
“Sekitar 1.700 SPPG disuspend untuk diperbaiki. Ini bentuk keseriusan agar pengelolaan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pengurangan, baik dari segi porsi maupun kualitas makanan dalam program tersebut. Semua aspek mulai dari bahan, pengolahan, hingga penyajian harus memenuhi standar gizi yang telah ditentukan.
Dari hasil evaluasi, ditemukan sejumlah pelanggaran, salah satunya pengurangan ukuran lauk. Dalam beberapa kasus, ayam yang seharusnya dipotong menjadi delapan bagian justru dipotong lebih banyak, sehingga ukuran per porsi menjadi lebih kecil.
“Ukuran harus sesuai spesifikasi. Kalau dipotong terlalu banyak, otomatis nilai gizinya berkurang. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegas Aris.
Selain itu, pengawasan juga mencakup kualitas air, kebersihan dapur, serta proses penyajian makanan agar tetap higienis dan aman dikonsumsi.
Pemerintah menilai langkah tegas ini penting untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi kelompok rentan.
Saat ini, SPPG yang disuspend diwajibkan melakukan perbaikan sebelum dapat kembali beroperasi. Evaluasi berkelanjutan juga akan dilakukan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program sosial berskala nasional memerlukan pengawasan ketat agar tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dapat tercapai secara optimal. (min)
