Polri dan Kemenhaj Perkuat Koordinasi, Personel Siap Diterjunkan ke Arab Saudi
Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia perkuat koordinasi internasional. Personel Polri direncanakan bertugas di Arab Saudi untuk lindungi jemaah haji dari penipuan dan pelanggaran.
HALLONEWS.ID – Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memperkuatÿ kerja sama lintas negara guna meningkatkan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui rencana penugasan personel Polri di Arab Saudi, sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakapolri, Dedi Prasetyo, dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Antisipasi Haji Ilegal dan Kasus Lintas Negara
Dahnil menilai, kompleksitas kasus haji ilegal kini semakin meningkat, termasuk yang melibatkan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
Karena itu, diperlukan keterlibatan langsung aparat penegak hukum Indonesia untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas setempat.
“Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar penanganan kasus bisa lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya kasus penangkapan tiga WNI di Arab Saudi terkait dugaan pemalsuan dokumen haji ilegal, yang menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum.
Selain penugasan personel, pemerintah juga tengah menyiapkan pelibatan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj secara lebih formal pada musim haji mendatang.
Bahkan, Wakapolri direncanakan turut mendampingi Amirul Hajj Indonesia di Arab Saudi guna memperkuat aspek keamanan dan keselamatan jemaah.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan Polri untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah.
“Polri siap memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum,” tegasnya.
Kehadiran personel Polri di Arab Saudi diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Di sisi lain, sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal juga terus diperkuat untuk menekan praktik haji nonprosedural di dalam negeri.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan maksimal bagi jemaah haji Indonesia. (min)
