Ekonomi RI Melaju 5,61 Persen, Menkeu Sebut Fondasi Tetap Kokoh di Tengah Gejolak Global
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026. Pemerintah menilai konsumsi, investasi, dan belanja negara menjadi penopang utama di tengah ketidakpastian global.

HALLONEWS.ID – Pemerintah menegaskan kondisi perekonomian nasional masih berada pada jalur yang kuat meski dunia dibayangi berbagai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), menjadikannya salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN maupun kelompok negara G20.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
Menurutnya, sejumlah indikator eksternal mulai menunjukkan perbaikan, meskipun risiko dari konflik geopolitik di Timur Tengah masih perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6), Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta percepatan realisasi belanja pemerintah.
“Perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro 2026 menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan akselerasi belanja pemerintah,” ujarnya.
Kinerja konsumsi domestik juga menunjukkan tren positif. Peningkatan belanja masyarakat terlihat pada berbagai sektor, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga barang konsumsi. Aktivitas ekonomi yang kembali normal setelah periode Idul Fitri turut mendorong kenaikan mobilitas masyarakat.
Optimisme konsumen juga masih terjaga. Hal itu tercermin dari meningkatnya penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, hingga penggunaan semen yang mengindikasikan aktivitas ekonomi dan pembangunan terus bergerak.
Sementara itu, sektor manufaktur mulai menunjukkan pemulihan dengan kembali masuk ke zona ekspansi. Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia pada Mei 2026 berada di level 50,0, menandakan adanya perbaikan permintaan di pasar domestik meski tekanan global belum sepenuhnya mereda.
Di sisi lain, lanjut Purbaya mengungkapkan pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga. Inflasi nasional tercatat sebesar 3,08 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Meski terdapat tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan akibat faktor cuaca serta penyesuaian harga avtur dan BBM nonsubsidi, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan.
Berbagai kebijakan juga terus dijalankan untuk menjaga konsumsi masyarakat, termasuk penguatan cadangan pangan nasional, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, hingga pemberian insentif berupa diskon tiket pesawat selama masa liburan sekolah.
Dari sisi fiskal, Purbaya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 mencatatkan kinerja yang cukup kuat.
“Pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen secara tahunan,” tambahnya.
Meski belanja meningkat, lanjut ia mengatakan, pemerintah mampu menjaga defisit APBN pada level 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp58,6 triliun.
Purbaya menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
Dengan pendapatan negara yang meningkat dan belanja yang ekspansif, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperkuat perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi.
Selain itu, kepercayaan investor terhadap Indonesia dinilai masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari kembali masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik serta stabilitas pasar surat berharga negara yang tetap kuat.
Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan adaptif agar mampu menjadi penyangga perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan. (agn)
