Pemprov DKI Sikat Parkir Liar dan Jukir Ilegal di 15 Titik Rawan
Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 600 personel gabungan untuk menertibkan parkir liar dan juru parkir ilegal di 15 titik prioritas demi kelancaran mobilitas warga.
HALLONEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai operasi gabungan berskala besar untuk menertibkan parkir liar dan juru parkir (jukir) ilegal yang selama ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas serta kenyamanan parkir.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan operasi tersebut melibatkan sekitar 600 personel gabungan dari berbagai instansi, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, TNI, hingga Polri.
“Puluhan kendaraan operasional juga dikerahkan untuk mendukung kegiatan penindakan di lapangan,” ujar Budi, Selasa (9/6/2026).
Menurut Budi, tujuan utama operasi ini adalah mengembalikan fungsi jalan sebagai ruang mobilitas publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kendaraan yang parkir sembarangan dan aktivitas juru parkir liar tidak boleh mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh jalan yang aman, tertib, dan nyaman,” katanya.
Ia menjelaskan, penertiban difokuskan pada 15 titik prioritas yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Lokasi tersebut antara lain kawasan Kebon Sirih, Wahid Hasyim, Thamrin City, Casablanca, Rasuna Said, hingga Tanjung Priok.
Dalam operasi tersebut, petugas akan melakukan berbagai tindakan penegakan aturan, mulai dari pencabutan pentil ban, penderekan kendaraan yang melanggar, hingga penertiban juru parkir liar yang menguasai ruang jalan secara ilegal.
“Petugas akan melakukan tindakan berupa cabut pentil, penderekan kendaraan yang melanggar, serta penertiban juru parkir liar yang menguasai ruang jalan secara ilegal,” tuturnya.
Budi menegaskan, keberadaan parkir liar tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga mengurangi kapasitas jalan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.
Pemprov DKI Jakarta berharap operasi gabungan ini menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan mendukung mobilitas warga secara berkelanjutan.
“Pemprov DKI berharap operasi ini menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan mendukung mobilitas warga Jakarta secara berkelanjutan,” pungkasnya. (fer)
