Hindari Pemborosan, Pemerintah Satukan Program KDKMP dan Kampung Nelayan Berlabuh
Pemerintah mengintegrasikan KDKMP dan Kampung Nelayan Berlabuh dalam satu kawasan terpadu guna menghindari tumpang tindih pembangunan dan meningkatkan efisiensi infrastruktur perikanan nasional.
HALLONEWS.ID – Pemerintah memutuskan mengintegrasikan program Kawasan Desa/Kelurahan Nelayan Mandiri Produktif (KDKMP) dengan Kampung Nelayan Berlabuh dalam satu kawasan terpadu.
Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah tumpang tindih pembangunan fasilitas sekaligus meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur sektor perikanan nasional.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat terbatas bersama sejumlah kementerian terkait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan pembangunan fasilitas bagi nelayan ke depan harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak ada lagi infrastruktur dengan fungsi serupa dibangun dalam satu kawasan.
“Pemerintah ingin memastikan setiap anggaran pembangunan dimanfaatkan secara efektif tanpa menghadirkan bangunan ganda yang justru berpotensi menimbulkan pemborosan,” ujar Zulhas.
Dalam rapat lintas sektor tersebut, Zulhas juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait menyelaraskan program pembangunan infrastruktur perikanan sehingga setiap fasilitas memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Menurutnya, integrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga menghindari kebingungan di tengah masyarakat.
Keberadaan berbagai fasilitas maupun kelembagaan dengan fungsi yang hampir sama di satu wilayah dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam operasional dan pelayanan kepada nelayan.
Sebagai contoh, pemerintah tidak menginginkan adanya koperasi atau fasilitas pendukung lain yang berdiri berdampingan tanpa pembagian fungsi yang jelas.
“Dalam skema baru ini, Kawasan Desa/Kelurahan Nelayan Mandiri Produktif (KDKMP) akan menjadi pusat aktivitas yang mengintegrasikan berbagai fasilitas penunjang nelayan, termasuk fungsi yang selama ini dijalankan melalui program Kampung Nelayan Berlabuh,” tegasnya.
Melalui kebijakan integrasi tersebut, pemerintah berharap pembangunan kawasan perikanan menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. (agn)
