AHY Dorong Percepatan Kereta Api Luar Jawa untuk Tekan Biaya Logistik

HALLONEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa.

Langkah ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

Hal tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Menurut AHY, pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya di sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal. Dengan jaringan kereta api yang terintegrasi, biaya logistik bisa ditekan dan daya saing ekonomi meningkat,” ujarnya.

Ia mengakui, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan signifikan dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.

“Padahal kereta api memiliki keunggulan besar dari sisi efisiensi dan emisi. Kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca bahkan kurang dari 1 persen. Ini penting untuk mendukung target net zero emission,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai terdapat kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan sektor perkeretaapian yang masih cukup lebar.

“Kita tetap membutuhkan jalan, tetapi gap investasi di perkeretaapian juga harus kita koreksi bersama,” kata AHY.

Dalam pengembangan wilayah, AHY menjelaskan setiap pulau memiliki kebutuhan berbeda. Sumatra memerlukan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur, Kalimantan membutuhkan pembangunan dari nol, sementara Sulawesi memerlukan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini peluang besar untuk membangun sistem sejak awal secara lebih terencana,” ujarnya.

Untuk merealisasikan pembangunan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan jalur kereta api serta reaktivasi jalur lama, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.

AHY menekankan, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Diperlukan skema pembiayaan kreatif serta kolaborasi dengan sektor swasta.

“Ini investasi jangka panjang. Kita perlu creative financing dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dalam pengembangan transportasi publik melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

Menutup arahannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan kereta api tidak bisa parsial. Harus terhubung dengan kawasan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Ini kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal pemerintah dalam merumuskan strategi konkret untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. (agn)