Jejak Platform Haji Nusuk Makin Terkuak, AMPHURI Ungkap Jemaah Indonesia Sempat Lolos pada 2025

HALLONEWS.ID – Ketua Bidang Umrah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary membenarkan bahwa pada musim haji 2025 lalu terdapat sejumlah jemaah asal Indonesia non Diaspora yang berhasil berangkat melalui skema Visa Haji Business to Consumer (B2C) lewat platform Nusuk milik Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Namun, ia menegaskan tidak seluruh peserta yang mencoba jalur tersebut berhasil memperoleh akses keberangkatan.

“Memang ada yang berhasil, tetapi ada juga yang gagal berangkat,” ujar Zaky dihubungi Hallonews.id, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, skema B2C pada tahun lalu berasal dari penawaran syarikah atau perusahaan resmi di Arab Saudi, bukan hasil rekayasa travel asal Indonesia.

Zaky menilai peluang keberangkatan melalui jalur B2C pada musim haji 2026 diperkirakan jauh lebih ketat.

“Pemerintah Arab Saudi disebut mulai melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat pengawasan setelah melihat pola keberangkatan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia meminta publik melihat polemik Nusuk secara objektif dan menyeluruh.

Menurutnya, keluhan diaspora Indonesia di sejumlah negara minoritas muslim lebih banyak berkaitan dengan akses program B2C yang memang ditujukan bagi Muslim yang tinggal sah di negara tersebut.

Program itu, kata dia, dibuka untuk warga muslim di negara minoritas, termasuk diaspora atau ekspatriat yang memiliki status tinggal resmi.

“Jalur B2C mulai ramai dibicarakan sejak 2025 ketika kuota Haji Furoda atau Mujamalah diperketat,” ucapnya.

Lanjutnya, saat itu banyak calon jemaah mencari alternatif melalui negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, hingga Amerika Latin.

Meski demikian, ia menegaskan hingga kini belum ada bukti kuat bahwa travel Indonesia dapat memanipulasi data domisili atau mengubah sistem Nusuk secara langsung.

“Sepengetahuan kami, travel Indonesia tidak memiliki akses mengubah data di sistem Nusuk. Kendali penuh tetap berada pada otoritas Arab Saudi,” tegasnya.

Selain evaluasi teknis, situasi geopolitik Timur Tengah juga dinilai memengaruhi kebijakan kuota serta akses keberangkatan haji tahun ini.

Karena itu, Zaky meminta masyarakat tidak gegabah menuding travel Indonesia tanpa dasar yang jelas.

“Kami mendorong transparansi mekanisme Nusuk, perlindungan bagi diaspora resmi, serta kepastian jalur haji legal dan aman bagi warga Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Platform Haji Nusuk Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia sejatinya disiapkan bagi WNI diaspora di negara non-muslim.

Skema tersebut memungkinkan diaspora Muslim di negara minoritas muslim dunia mendaftar haji secara mandiri tanpa harus mengikuti antrean panjang di Indonesia.

Namun, sejumlah oknum travel asal Indonesia diduga memanfaatkan celah administrasi dengan merekayasa alamat tinggal calon jamaah.

Dalam modus yang dikenal sebagai alamat tembak, calon jamaah dibuat seolah-olah berdomisili di luar negeri agar bisa mengakses kuota diaspora tersebut.

Praktik ini diduga melibatkan broker, agen perjalanan lintas negara, hingga penyedia alamat administratif seperti apartemen, kantor, maupun komunitas diaspora di sejumlah negara Eropa, Amerika, dan Asia non-muslim.

Ratusan calon jamaah disebut telah berangkat melalui jalur tersebut sejak 2024 hingga 2026 dengan biaya fantastis mencapai Rp300 juta sampai Rp500 juta per orang.

Meski paspor dan visa tercatat sah, persoalan utama diduga berada pada keabsahan dokumen domisili dan izin tinggal yang menjadi syarat utama pendaftaran diaspora.

Selain itu menjelang musim haji 2026, otoritas Arab Saudi mulai memperketat verifikasi pendaftar jalur diaspora.

Dampaknya, WNI diaspora yang benar-benar tinggal sah di luar negeri ikut menghadapi pemeriksaan tambahan dan terancam gagal berangkat. (fer)