BGN Bongkar Celah Tata Kelola MBG, Agustina Siapkan Sistem Pengawasan Terintegrasi
BGN mulai membenahi tata kelola Program MBG dengan memperkuat sistem pengawasan berbasis digital. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan integrasi data dan rekomendasi KPK menjadi fokus utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
HALLONEWS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi salah satu fokus utama kepemimpinan baru BGN untuk memastikan program berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Bidang Pengawasan, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa hasil peninjauan awal menunjukkan masih terdapat sejumlah sistem informasi yang berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung secara optimal.
Mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pengawasan, validasi data, hingga pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program.
“Ke depan, kami ingin tata kelola dibangun berbasis sistem. Dengan begitu, proses validasi data, pengawasan, dan pengambilan keputusan tidak bergantung pada individu, tetapi berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, penguatan tata kelola akan dilakukan melalui integrasi berbagai platform dan basis data yang saat ini digunakan dalam pelaksanaan MBG. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan.
BGN juga berencana memperkuat kolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga guna memanfaatkan data yang telah tersedia. Data pendidikan, kesehatan, hingga informasi penerima manfaat akan menjadi bagian dari sistem yang terhubung untuk mendukung pelaksanaan program secara lebih akurat.
Selain itu, Agustina memastikan berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pembenahan yang sedang dilakukan.
“Kami telah menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari sejumlah pihak. Semua yang relevan dan mendukung perbaikan tata kelola tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Melalui penguatan sistem pengawasan dan integrasi data tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memiliki standar pelaksanaan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di seluruh daerah. (agn)
