BGN Sikat Data Bermasalah, Validasi MBG Diperketat hingga Tingkat Desa

HALLONEWS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat proses pemutakhiran data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak. Langkah ini dilakukan melalui sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa penyempurnaan data penerima manfaat menjadi fokus utama agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu, BGN menggandeng sejumlah instansi pemerintah dalam forum koordinasi yang melibatkan unsur kementerian terkait, mulai dari sektor pendidikan, kependudukan, sosial, pemerintahan daerah, hingga keagamaan.

Menurut Sony, proses yang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggabungan data dari berbagai instansi sebagai walidata nasional, tetapi juga disertai pengecekan langsung di lapangan guna memastikan keakuratan informasi yang digunakan.

“Ketepatan data menjadi kunci keberhasilan Program MBG. Karena itu, selain mengintegrasikan berbagai sumber data, kami juga melakukan verifikasi faktual di lapangan agar penerima manfaat benar-benar sesuai kondisi sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Tahapan verifikasi dilakukan melalui kerja sama antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan perangkat desa dan kelurahan. Pendataan tersebut mencakup kelompok prioritas penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi, BGN juga membuka akses hasil validasi melalui platform digital yang dapat dipantau oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui sistem tersebut, sekolah, posyandu, aparat desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten/kota dapat mengecek data penerima manfaat di wilayah masing-masing.

BGN meminta seluruh pihak terkait untuk aktif melakukan pengecekan dan melaporkan apabila masih ditemukan warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat namun belum tercatat dalam sistem.

Sony mengungkapkan bahwa basis data yang saat ini digunakan berasal dari proses pendataan awal yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024. Saat itu, pengumpulan data dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan aparat kewilayahan sebelum diserahkan kepada tim persiapan Program MBG.

Ia mengakui bahwa pada fase awal tersebut terdapat berbagai keterbatasan, baik dari sisi jumlah personel maupun dukungan operasional. Kondisi tersebut membuat proses koordinasi lintas instansi belum dapat dilakukan secara maksimal.

Meski demikian, BGN optimistis pembaruan data yang kini dilakukan secara kolaboratif akan menghasilkan basis data yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Keberadaan data yang valid dinilai sangat penting untuk menjamin distribusi manfaat Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok prioritas. (agn)