Comeback ke Istana! Hasan Nasbi Pegang Kendali Komunikasi Presiden, Ini Rekam Jejaknya
Hasan Nasbi resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden oleh Prabowo. Ini profil dan perjalanan kariernya hingga kembali ke Istana.

HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2026.
Pelantikan ini menandai kembalinya Hasan ke lingkaran Istana setelah sebelumnya sempat mundur dari jabatan strategis di pemerintahan. Hasan Nasbi dikenal sebagai pengamat sekaligus konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
Ia lahir pada 11 Oktober 1979 dan menempuh pendidikan Ilmu Politik di Universitas Indonesia.
Kariernya dimulai sebagai jurnalis, lalu berkembang menjadi peneliti di bidang politik. Namanya semakin dikenal setelah mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
Nama Hasan mulai mencuri perhatian publik saat terlibat dalam strategi kemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Keberhasilan tersebut menjadi titik balik yang mengangkat reputasinya sebagai konsultan politik nasional. Ia juga dikenal sebagai salah satu penggagas relawan Teman Ahok pada Pilkada 2017.
Dalam perjalanan politiknya, Hasan sempat berada di barisan pendukung Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun pada Pilpres 2024, ia beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, Hasan dipercaya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Namun, pada April 2025, ia memilih mundur dari jabatan tersebut.
Keputusan itu disebut telah melalui pertimbangan matang dan bukan diambil secara tiba-tiba. Posisinya kemudian digantikan oleh Angga Raka Prabowo, dan lembaga tersebut bertransformasi menjadi Badan Komunikasi (Bakom) RI.
Kini, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi kembali mendapat peran strategis dalam pemerintahan.
Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat komunikasi publik pemerintah di tengah dinamika politik yang terus berkembang. (dul)
