Dedi Mulyadi Bongkar Masalah Bekasi: Tata Ruang Semrawut hingga APBD Dipertanyakan

HALLONEWS.ID – Safari Ramadan Pemprov Jabar di Kabupaten Bekasi berubah menjadi forum evaluasi terbuka pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung persoalan lingkungan, sosial, hingga pengelolaan APBD di hadapan masyarakat.

Dalam acara yang digelar di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Minggu (22/2) malam, Dedi mengkritik proyek pengerukan sungai, tata ruang yang dinilai tidak tertata, serta alih fungsi lahan yang disebut menjadi pemicu banjir berulang di wilayah tersebut.

Dedi menyoroti praktik penimbunan sawah dan setu untuk pembangunan permukiman, yang menurutnya terjadi dengan izin tata ruang dari pemerintah daerah.

“Giliran banjir, semua orang bertanya. Padahal tata ruangnya diizinkan,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menyinggung tantangan normalisasi sungai yang kerap menuai penolakan karena bantaran sungai telah dikuasai permukiman. Menurut dia, perubahan kawasan hutan dan daerah resapan menjadi pemukiman membuat risiko banjir semakin tinggi.

Selain isu lingkungan, pria yang akrab disapa KDM tersebut mengaitkan persoalan pembangunan dengan tanggung jawab sosial keluarga.

Ia mengingatkan orang tua agar tidak memberikan sepeda motor kepada anak di bawah umur, tidak membiarkan anak merokok, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk memeriksa tas dan telepon genggam.

“Pengawasan bukan hanya untuk anak perempuan, tapi juga anak laki-laki,” kata Dedi, seraya menyinggung risiko sosial dan kesehatan yang dapat muncul jika pengawasan keluarga lemah.

Di sela acara, Dedi meminta Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memaparkan struktur APBD Kabupaten Bekasi 2026.

Asep menyebut APBD tahun ini mencapai sekitar Rp7,7 triliun, dengan alokasi pembangunan jalan sekitar Rp1,2 triliun, pembangunan sekolah dasar dan menengah sekitar Rp700 miliar, serta anggaran puskesmas sekitar Rp800 miliar.

Dedi sempat mempertanyakan besaran anggaran pembangunan jalan tersebut, namun menyatakan optimistis jika anggaran itu dapat dimanfaatkan maksimal dalam satu tahun anggaran.

Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 21 Februari 2026 menunjukkan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi 2026 ditargetkan Rp7,280 triliun, dengan pendapatan asli daerah Rp4,310 triliun.

Pajak daerah menjadi kontributor terbesar sebesar Rp3,813 triliun, diikuti retribusi Rp473,37 miliar, transfer pusat Rp2,527 triliun, serta pendapatan lain Rp442,97 miliar.

Hingga Februari 2026, realisasi pendapatan baru mencapai Rp352,68 miliar atau sekitar 4,84 persen. Sementara total belanja daerah dianggarkan Rp7,703 triliun, dengan belanja pegawai Rp3,563 triliun, belanja barang dan jasa Rp2,215 triliun.

Kemudian belanja modal Rp849,73 miliar, dan belanja lainnya Rp1,074 triliun. Realisasi belanja hingga Februari tercatat Rp108,43 miliar atau sekitar 1,41 persen. Dedi menutup dialog dengan pesan agar pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan publik dalam setiap kebijakan. (dul)