DPRD DKI Jakarta Dorong Optimalisasi Respons Pengaduan Masyarakat
DPR menilai optimalisasi CRM menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
HALLONEWS.ID – DPRD DKI Jakarta mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan respons yang cepat, akurat, dan faktual terhadap setiap pengaduan masyarakat melalui sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM).
Dengan penyampaian informasi yang sesuai kondisi di lapangan, penanganan berbagai permasalahan dapat secara tepat dan segera terselesaikan.
DPRD menilai, optimalisasi CRM menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bahkan, memperkuat kepercayaan masyarakat. Termasuk memastikan setiap aduan mendapat tindak lanjut yang nyata dan terukur.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, sistem CRM tidak boleh menggunakan respons otomatis berbasis kecerdasan buatan tanpa tindak lanjut nyata.
“Setiap aduan warga wajib mendapat respons faktual dari aparatur yang bertanggung jawab,” ujar Mujiyono.
Tindak lanjut aduan, menurut dia, perlu verifikasi langsung oleh pelapor agar sesuai kondisi lapangan. Memberi kepastian atas laporan warga. Mulai dari persoalan lingkungan, fasilitas umum, hingga pelayanan publik.
Selain itu, Komisi A juga meminta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menyusun peta jalan atau roadmap transformasi digital.
Dengan roadmap tersebut, sistem informasi di Jakarta bisa terintegrasi. Tidak tumpang tindih antarperangkat daerah. Penguatan sistem digital harus diikuti peningkatan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Kebutuhan Masyarakat
Pemerintahan kota diharapkan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mengatakan, kepemimpinan para walikota tidak boleh sekadar agenda administratif. Harus diikuti dengan penguatan kinerja birokrasi.
Termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Jabatan boleh berganti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut berhenti atau melambat,” ujar dia.
Ade menegaskan, setiap permasalahan di tengah masyarakat butuh solusi yang cepat, nyata, dan dirasakan langsung.
Terlebih, Ade banyak menerima aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan menunggu penyelesaian. Mulai dari masalah lingkungan, pengelolaan sampah, banjir, kemacetan, hingga pengawasan proyek utilitas.
Ade beranggapan, masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi diukur dari banyak rancangan program, namun kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan.
Dengan kata lain, respons cepat terhadap keluhan masyarakat menjadi ukuran utama kepercayaan publik. “Warga ingin pemerintah yang hadir ketika ada masalah,” ucap Ade.
Koordinasi antara pemerintah kota dengan instansi teknis perlu penguatan agar penanganan masalah dapat berjalan lebih efektif dan tidak terfragmentasi.
Sejumlah persoalan perkotaan butuh kerja sama lintas sektor antara lain, penataan kawasan, ketertiban umum, pelayanan sosial, hingga penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. (ADV)
