Harga LPG Subsidi Belum Naik, UMKM Berharap Tetap Stabil

HALLONEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyiapkan sejumlah alternatif sumber impor energi, termasuk Liquefied Petroleum Gas (LPG), guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah.

Bahlil menyampaikan bahwa kondisi cadangan energi nasional saat ini masih berada di atas batas minimal. Pemerintah juga telah menyusun strategi diversifikasi pasokan agar tidak bergantung pada satu kawasan yang rentan terhadap gejolak geopolitik.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah, pemerintah meningkatkan porsi impor LPG dari Amerika Serikat hingga 70–75 persen.

Sementara sekitar 20 persen masih berasal dari kawasan Timur Tengah, dan sisanya dipasok dari negara lain seperti Australia.

Selain itu, pemerintah juga menambah pasokan LPG dari Australia, termasuk tambahan dua kargo pada akhir bulan ini dan pengiriman lanjutan pada awal bulan berikutnya untuk menjaga stok hingga April.

Di tengah upaya pengamanan pasokan, harga LPG subsidi 3 kg di wilayah Bogor masih mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp19.000 per tabung di tingkat pangkalan.

Sementara itu, di tingkat pengecer atau sub pangkalan, harga jual LPG 3 kg mencapai sekitar Rp22.000 per tabung, menyesuaikan dengan biaya distribusi.

Untuk LPG non subsidi, harga di pasaran juga terpantau stabil pada Maret 2026, yakni LPG 5,5 kg sekitar Rp110.000 per tabung dan LPG 12 kg sekitar Rp210.000 per tabung.

Harga tersebut belum mengalami kenaikan sejak Februari 2026, bahkan relatif stabil sejak akhir 2023, meskipun di tingkat pengecer cenderung lebih tinggi dibanding harga resmi dari Pertamina.

Harapan Pelaku UMKM

Sejumlah pelaku usaha kecil berharap harga LPG subsidi tidak mengalami kenaikan. Mereka khawatir kenaikan harga gas akan berdampak pada biaya operasional dan berujung pada kenaikan harga jual kepada konsumen.

Para pedagang makanan seperti penjual pecel lele, mie ayam, hingga nasi goreng mengaku kenaikan harga LPG dapat menurunkan daya beli pelanggan, terutama dari kalangan pelajar dan masyarakat menengah ke bawah.

“Kami diantar gas dan kami jual lagi ke masyarakat atau pedagang UMKM Rp22 ribu/tabung. Kami terima dari pangkalan Rp19 ribu sudah termasuk biaya pengantaran ke warung kami,” kata Lisa, penjual tabung melon eceran di Prapatan Pamikul Palayu, Rabu.

Pengusaha rumah makan pecel lele, serta bakmi dan nasi goreng, Ny Rahayu berharap, pemerintah tidak dulu menaikkan harga gas melon 3 Kg.

Baginya, jika naik maka ia secara tak langsung juga akan menaikkan harga menunya ke konsumen, guna menutupi biaya operasionalnya.

“Kalau serba naik, nanti warung saya sepi karena langganan bilang mahal. Kan kasian kami pelaku UMKM ini. Pokoknya jangan naik gas 3 Kg,” pinta Rahayu.

Harapan serupa juga disampaikan Slamet, pedagang mi ayam. Ia yakin pemerintah punya cara lain dan tidak membebani usaha kecil seperti dirinya dengan menaikkan harga tabung gas subsidi.

“Jangan naiklah. Semoga pemerintah punya cara lain. Langganan saya ya anak sekolah SMAN 7. Kalau saya naikin harga, kasian anak sekolah uang jajan mereka juga nggak besar dikasih orangtua,” ujarnya

Pemerintah menegaskan akan terus menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG melalui diversifikasi impor serta penguatan rantai distribusi, agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa menimbulkan gejolak harga di pasar. (opy)