KPK Panggil Lagi Budi Karya Awal Maret 2026, Ini Perjalanan Panjang Skandal Proyek Rel DJKA

HALLONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada pekan pertama Maret 2026.

Pemanggilan ulang ini dilakukan setelah Budi Karya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pada 18 Februari 2026 karena agenda lain yang telah terjadwal. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026) memastikan pemeriksaan akan digelar sekitar 2–6 Maret 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK mengimbau agar yang bersangkutan hadir dan bersikap kooperatif. Keterangan dari mantan Menhub dinilai penting untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian yang sudah menyeret puluhan pihak.

Bermula dari OTT, Kasus Terus Berkembang

Kasus ini pertama kali mencuat lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023. Saat itu, KPK mengamankan sejumlah pihak di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kini unit tersebut dikenal sebagai BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT tersebut, KPK langsung menetapkan 10 tersangka yang diduga terlibat dalam praktik suap dan pengaturan proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur rel kereta api.

Perjalanan penyidikan tidak berhenti di situ. Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka bertambah menjadi 21 orang. Bahkan, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Budi Karya Sumadi sendiri pernah diperiksa sebagai saksi pada 26 Juli 2023. Pemeriksaan ulang yang dijadwalkan awal Maret 2026 ini menjadi bagian dari pendalaman lanjutan penyidik.

Daftar Proyek yang Disorot KPK

Perkara ini mencakup sejumlah proyek strategis perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya:

– Proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso

– Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan

– Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur

– Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera

Dalam proses pembangunan dan pemeliharaan tersebut, penyidik menduga terjadi pengaturan pemenang tender. Modusnya disebut-sebut dilakukan melalui rekayasa administrasi sejak tahap awal hingga penentuan kontraktor pelaksana.

KPK kini mendalami alur keputusan, mekanisme pengawasan, serta kemungkinan peran pejabat struktural di lingkungan kementerian saat proyek berjalan.

Pemeriksaan Awal Maret Jadi Momen Penting

Pemanggilan ulang Budi Karya dinilai krusial untuk memperjelas peran, kebijakan, serta tanggung jawab dalam proyek-proyek yang tengah diusut.

Dengan total 21 tersangka individu dan dua korporasi, perkara ini menjadi salah satu kasus korupsi sektor infrastruktur terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

KPK menegaskan penyidikan akan terus berjalan secara profesional dan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. (ren)