Masih Ada 2,38 Juta Warga Miskin Ekstrem, Pemerintah Andalkan Data Tunggal dan Sekolah Rakyat
Wamensos ungkap 2,38 juta warga masih miskin ekstrem. Pemerintah gunakan data tunggal dan program Sekolah Rakyat untuk putus rantai kemiskinan.
HALLONEWS.ID – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam menekan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hingga saat ini tercatat sekitar 2,38 juta penduduk masih berada dalam kategori miskin ekstrem, kondisi yang dinilai berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menjadi narasumber dalam diskusi publik dan buka puasa bersama yang digelar Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di East Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Dalam forum bertema “Membangun Ketahanan Kesehatan Mental di Era Digitalisasi”, Agus Jabo menegaskan pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyusunan berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan menyatukan berbagai basis data sosial yang sebelumnya tersebar di banyak kementerian.
“Selama ini setiap kementerian punya data masing-masing. Sekarang pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai dasar pelaksanaan berbagai program,” kata Agus Jabo dikutip dari laman Kemensos.
Agus Jabo menjelaskan, data tersebut disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial bertugas melakukan pemutakhiran karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu.
Agus Jabo juga mengungkap temuan penelitian yang menunjukkan kuatnya hubungan antara kondisi ekonomi orang tua dan masa depan anak.
“Sekitar 64,46 persen anak berpotensi mengalami kondisi yang sama dengan orang tuanya jika mereka hidup dalam kemiskinan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Sekolah Rakyat disiapkan untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang memadai,” kata Agus Jabo.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai arah pembangunan nasional yang menekankan pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta penguatan jati diri budaya bangsa.
Diskusi publik itu juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Asisten Deputi KemenPPPA Endah Sri Rejeki, serta Sekjen Gekira Yeremias Ndoen. Acara dibuka oleh Ketua Umum Gekira Nikson Silalahi. (gaa)
