Menko Polkam Buka Suara, Minta Publik Tak Benturkan Polri dan Kejaksaan

HALLONEWS.ID – Di tengah derasnya sorotan publik terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi, pemerintah menegaskan proses penegakan hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan independen.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh spekulasi yang dapat memicu kesalahpahaman maupun memperkeruh suasana.

Djamari menegaskan tidak ada alasan untuk mempertentangkan institusi penegak hukum. Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

“Tidak perlu ada suasana memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangannya, harus dihormati,” kata Djamari dalam keterangan yang diterima Hallonews, Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak memberi ruang kepada aparat untuk bekerja sesuai aturan.

Menurut Djamari, masyarakat juga tidak perlu khawatir ataupun terpengaruh berbagai narasi yang belum tentu benar. Ia mengimbau publik menunggu hasil penyidikan dan proses hukum yang dilakukan aparat.

“Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnnya.

Minta Hormati Proses Hukum

Menko Polkam menekankan bahwa setiap penanganan perkara harus berlangsung secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Ia juga mengajak masyarakat melihat maraknya pengungkapan kasus korupsi dari sudut pandang yang lebih proporsional.

Menurutnya, banyaknya perkara yang terungkap bukan berarti praktik korupsi semakin meningkat, melainkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam membersihkan penyelenggaraan negara.

“Korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya,” tegasnya.

Djamari juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggiring opini yang dapat memicu kesan adanya perseteruan antarpenegak hukum. Menurutnya, seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem yang saling melengkapi dalam pemberantasan korupsi.

Ia mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum secara objektif, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya bersih-bersih di seluruh lembaga negara. Mari kita kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.

Pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi penegak hukum tetap berjalan sehingga setiap penanganan perkara dapat dilakukan secara efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (dul)