Nusron Wahid Pastikan Kantor Pertanahan Tetap Buka Meski WFA Jelang Lebaran

HALLONEWS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa layanan pertanahan bagi masyarakat harus tetap berjalan meskipun pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) menjelang libur Idulfitri.

Penegasan tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana pada bulan Ramadan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Nusron.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian pola kerja tidak boleh mengganggu operasional Badan Pertanahan Nasional, khususnya layanan kepada masyarakat di kantor-kantor pertanahan daerah.

Kantah Diminta Tetap Layani Masyarakat

Dalam rapat tersebut, Nusron meminta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta seluruh kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan untuk menyesuaikan pengaturan layanan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

Penyesuaian tersebut dinilai penting, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat menjelang musim mudik.

“Minimal di kota atau kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa tetap ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” katanya.

Fokus Penyelesaian Berkas Layanan

Pada rapat tersebut, Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan juga melakukan evaluasi capaian penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional.

Ia meminta jajaran internal kementerian mempercepat koordinasi dengan kantor wilayah dan kantor pertanahan agar penyelesaian berkas dapat dituntaskan sebelum kebijakan WFA diberlakukan.

“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR segera melakukan ‘zoom meeting’ dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA,” tegas Nusron.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar rekomendasi dan keputusan terkait layanan pertanahan dapat segera ditetapkan sebelum April 2026.

Berkas Layanan Nasional Mulai Menurun

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya melaporkan bahwa jumlah berkas layanan yang tertunda telah mengalami penurunan signifikan sejak akhir 2025.

“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline layanan berkas pertanahan turun cukup banyak,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa wilayah menunjukkan penurunan signifikan, di antaranya Jawa Barat turun sekitar 66 persen, dan Jawa Timur turun sekitar 58 persen.

Penurunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal meski sistem kerja fleksibel diterapkan. (agn)