Politisi PDIP Kritik Keras Program Sekolah Gratis di Jakarta, Masih Masih Setengah Hati
Anggota DPRD Fraksi PDIP Jhony Simanjuntak menilai masalah pendidikan Jakarta sudah kompleks dan menyentuh aspek sosial hingga struktural.
HALLONEWS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jhony Simanjuntak menyebut Jakarta belum bisa berbangga soal pendidikan gratis.
Sebab, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pendidikan, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.
Menurut Jhony, persoalan pendidikan di Ibu Kota tidak hanya soal biaya, tetapi juga menyangkut daya tampung sekolah negeri yang terbatas, mahalnya biaya sekolah swasta, hingga rumitnya akses informasi kebijakan pendidikan.
“Jakarta belum bisa berbangga soal pendidikan gratis. Masyarakat masih banyak yang kesulitan, baik masuk sekolah negeri maupun ketika harus memilih sekolah swasta,” ujar Jhony kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, setiap tahun banyak orangtua dibuat pusing karena anaknya tidak tertampung di sekolah negeri. Sementara itu, sekolah swasta yang menjadi alternatif justru kerap memberatkan dari sisi biaya.
“Ketika tidak masuk negeri, warga dihadapkan lagi dengan biaya sekolah swasta yang mahal. Ini jadi beban baru bagi keluarga,” katanya.
Jhony juga menyoroti program sekolah gratis di sekolah swasta yang saat ini baru berjalan di 103 sekolah. Menurut dia, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta.
Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas cakupan sekolah gratis, khususnya bagi sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kalau banyak sekolah swasta yang siswanya dari keluarga tidak mampu, ya harus digratiskan. Itu jalan cepatnya,” tegas Jhony.
Selain itu, Jhony mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi mengenai akses pendidikan dapat diterima secara merata.
“Komisi E DPRD DKI Jakarta juga berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas berbagai kendala pendidikan, termasuk evaluasi dan perluasan program sekolah gratis,” tambahnya. (fer)
