Prabowo Ganti Dadan Hindayana dari Kursi Kepala BGN, Polemik MBG Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Subianto mengganti Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Berbagai polemik Program Makan Bergizi Gratis selama masa kepemimpinannya kembali menjadi perhatian publik
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Posisi tersebut kini diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Pengumuman pergantian pimpinan BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam.
Dadan Hindayana memimpin BGN sejak Agustus 2024. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi tiga wakil kepala, yakni Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, serta Nanik Sudaryati Deyang.
Selama menjabat, Dadan menghadapi sejumlah tantangan dan kritik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Beberapa kasus keracunan yang menimpa peserta didik penerima manfaat MBG di sejumlah daerah menjadi perhatian publik dan memicu evaluasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut.
Selain itu, kebijakan BGN yang membuka peluang keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan MBG juga memunculkan pro dan kontra di kalangan akademisi.
Sejumlah perguruan tinggi besar di Indonesia dikabarkan menyatakan keberatan terhadap keterlibatan langsung kampus dalam operasional program MBG.
Di sisi lain, sejumlah akademisi menilai perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, pengembangan standar, serta penguatan tata kelola program.
Di Bogor, IPB University sempat menjadi sorotan setelah sejumlah akademisinya menyatakan dukungan terhadap keterlibatan kampus dalam penguatan program MBG.
Dukungan tersebut memunculkan tanggapan dari sebagian mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang mempertanyakan bentuk keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemerintah tersebut.
Menanggapi hal itu, Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, membuka ruang dialog bersama mahasiswa untuk menjelaskan posisi kampus terkait program MBG.
Dalam forum yang digelar di Gedung Startup Center Kampus Taman Kencana, Bogor, pada 8 Mei 2026, Alim menegaskan bahwa IPB University tidak terlibat dalam operasional dapur maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami sejak awal memutuskan tidak terlibat langsung dalam operasional dapur atau SPPG karena mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan keamanan pangan,” ujar Alim.
Menurutnya, peran IPB University lebih diarahkan pada aspek akademik melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, UNICEF, dan sejumlah mitra lainnya.
Melalui pusat unggulan tersebut, IPB berkontribusi dalam penyusunan kajian akademik, pelatihan sumber daya manusia, pengembangan standar mutu, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data.
Kritik dari Pelaku Program MBG
Di tengah perdebatan tersebut, seorang pengelola dapur MBG di Bogor yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program.
Ia menilai pelibatan perguruan tinggi dalam program MBG harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi independensi kampus sebagai lembaga akademik.
Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan penilaian objektif terhadap kebijakan publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
“Dadan ajak kampus itu strategi dengan logika militeristik. Dia tau, kampus itu, sebagai institusi akademik. Dadan itu lulusan IPB, makanya para akademi IPB yang bergelar profesor dukung. Yakinlah program dengan logika militeristik, akan memunculkan risiko degradasi integritas akademik,” kata pemilik dapur SPPG yang meminta namanya tak disebut.
Selain itu, ia juga mengaku menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan operasional dapur MBG.
Namun demikian, sejumlah pernyataan yang disampaikan merupakan klaim pribadi yang belum mendapatkan tanggapan maupun verifikasi dari pihak terkait.
Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional menjadi momentum penting bagi evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Publik menantikan langkah Nanik Sudaryati Deyang dalam memperkuat tata kelola program, meningkatkan pengawasan keamanan pangan, serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (opy)
