Ranperda Sistem Pangan Dibahas, Khoirudin: Jadi Benteng Jakarta dari Ancaman Kelangkaan
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov DKI menyusun Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan. Tanpa payung hukum dan kerja sama antardaerah, Jakarta berpotensi menghadapi ancaman krisis pangan serius.
HALLONEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin memastikan komitmen legislatif mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, terjangkau, dan bergizi bagi seluruh warga.
Dukungan itu diwujudkan melalui pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (9/2/2025) lalu.
Khoirudin menilai regulasi tersebut krusial mengingat Jakarta dihuni 10,6 juta jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 16 ribu orang per kilometer persegi.
“Dengan populasi sebesar itu, kebutuhan pangan ibu kota tidak bisa dikelola tanpa sistem yang kuat dan terintegrasi,” katanya kepada wartawan Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, Perda ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kontrak kerja sama dengan berbagai daerah penghasil pangan serta lembaga terkait guna menjaga stabilitas pasokan.
Ia mengingatkan, Jakarta tidak memiliki wilayah produksi pangan yang memadai. Tanpa kolaborasi antardaerah, risiko krisis bukan hal mustahil.
“Jika daerah penghasil menutup pasokan beras dan sayur, Jakarta bisa menghadapi kesulitan serius,” tegasnya.
“Karena itu, Ranperda Sistem Pangan dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan ibu kota tetap aman dari ancaman kelangkaan dan gejolak harga pangan,” tambahnya. (fer)
