Soroti Carut Marut Program CCTV, Legislator PSI Sebut Ada Janji Pram-Doel yang Terlupakan

Kebijakan CCTV di gedung bertingkat menuai sorotan. Janji pemasangan di lingkungan warga dinilai belum jelas realisasinya.

Minggu, 12 April 2026 - 11:00 WIB
Soroti Carut Marut Program CCTV, Legislator PSI Sebut Ada Janji Pram-Doel yang Terlupakan
Dok KPU for Hallonews. Pram-Doel saat masa kampanye Pilkada 2024.

HALLONEWS.ID – Kebijakan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di gedung bertingkat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disorot.

Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Justin Adrian, menilai arah kebijakan mulai bergeser dari janji kampanye Pram-Doel kepada masyarakat.

Alih-alih menyasar lingkungan warga, fokus kini justru diarahkan pada kewajiban CCTV di gedung bertingkat.

“Jangan lupa, janji CCTV di setiap RT/RW. Sampai sekarang belum jelas realisasinya,” ujar Justin, Minggu (12/4/2026).

Ia menilai perubahan wacana ini menciptakan ketidakjelasan arah kebijakan.

“Pernah disebut pemasangan menyeluruh, tapi tidak jelas maksudnya,” kata Justin.

Menurutnya, keamanan warga tidak boleh dikesampingkan. Justru, berbagai tindak kriminal lebih banyak terjadi di permukiman.

“Tawuran, peredaran tramadol, hingga pencurian banyak terjadi di wilayah warga,” ungkapnya.

Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada anggaran. Dalam APBD 2026, alokasi sewa CCTV mencapai Rp186,4 miliar.

Legislator Fraksi PSI itu pun mendesak Pemprov DKI menata ulang prioritas agar kebijakan tepat sasaran.

“Jangan hanya fokus gedung tinggi, tapi juga wilayah rawan dan permukiman,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kebijakan baru akan mewajibkan gedung lebih dari empat lantai memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem Pemprov.

“Aturannya akan melalui Pergub, dan seluruh CCTV gedung tinggi akan terkoneksi,” ujarnya.

Ia menyebut integrasi ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan agar lebih terpusat dan efektif.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebelumnya mengungkap rencana pemasangan CCTV di 30.000 titik permukiman warga.

Program ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp380 miliar dan dilakukan bertahap.

Menurutnya, kebijakan ini penting untuk meningkatkan keamanan publik, termasuk mencegah kasus pencurian yang sempat terjadi di fasilitas umum. (fer)