Tito Karnavian Kawal 23 Program Prioritas dan Minta Tambahan Rp6,27 Triliun
Mendagri Tito Karnavian memastikan Kemendagri menjadi motor pelaksanaan 23 program prioritas nasional 2027 dan mengusulkan tambahan anggaran Rp6,27 triliun untuk mendukung agenda strategis pemerintah.
HALLONEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematok peran besar dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional 2027. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan institusinya akan menjadi salah satu penggerak utama pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari pembangunan tiga juta rumah hingga transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Tito, Kemendagri akan terlibat aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus pemerintah pada tahun anggaran 2027.
Program tersebut mencakup berbagai sektor penting, seperti percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi tiga juta rumah, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan sektor kesehatan melalui pemberantasan tuberkulosis.
Selain mengawal program prioritas nasional, Kemendagri juga menyiapkan sejumlah agenda wajib yang menjadi tugas konstitusional lembaga tersebut.
Di antaranya adalah seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung sistem pemerintahan modern.
Tito mengungkapkan, Kemendagri juga akan melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional yang menjadi penugasan khusus kementerian.
Program tersebut meliputi penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Tak hanya itu, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah juga akan diperkuat agar berbagai program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kemendagri akan memberikan insentif bagi daerah berprestasi, meningkatkan kapasitas kepala daerah dan DPRD, memperkuat pemerintahan desa, menyelesaikan persoalan batas wilayah dan batas desa, serta meningkatkan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Di bidang digitalisasi, Tito menegaskan bahwa administrasi kependudukan akan menjadi fondasi utama integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, penguatan data kependudukan menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi government technology dan sistem e-government yang terintegrasi.
“Pemerintah akan betul-betul memperkuat penerapan government technology dan e-government untuk layanan publik yang terintegrasi,” ujar Tito.
Untuk merealisasikan berbagai agenda tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, jumlah itu dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program yang telah dirancang.
Karena itu, Kemendagri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun sehingga total kebutuhan anggaran tahun 2027 mencapai Rp10,93 triliun. Usulan tersebut juga mencakup kebutuhan anggaran bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Usulan tambahan anggaran ini dinilai penting untuk memastikan Kemendagri mampu menjalankan perannya sebagai koordinator pemerintahan dalam negeri sekaligus pengawal berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada 2027. (agn)
