Tito Karnavian Minta BNPP Tuntaskan Program Rumah Perbatasan 15 Ribu Unit
Mendagri Tito Karnavian minta BNPP percepat program perbaikan 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.
HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Medagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera menuntaskan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan dengan target 15.000 unit.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Tito mengungkapkan bahwa program renovasi RTLH yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman awalnya ditargetkan 10.000 unit, namun kini ditingkatkan menjadi 15.000 unit di kawasan perbatasan.
“Program ini harus benar-benar ditangkap dan dikerjakan dengan hati,” tegas Tito.
Ia menekankan pentingnya keseriusan BNPP dalam memastikan program berjalan optimal.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Tito meminta BNPP segera melakukan pemetaan wilayah perbatasan yang layak menjadi lokasi prioritas.
Pemetaan tersebut meliputi jumlah rumah yang akan diperbaiki, kondisi wilayah, dan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Langkah ini dinilai krusial agar program tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Dalam menentukan penerima manfaat, Tito mengarahkan BNPP untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS dinilai mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“BPS sudah memiliki data hasil survei yang lengkap, sehingga program bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Tito menilai program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan hunian, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional.
Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai penjaga kedaulatan negara.
“Nasionalisme akan tumbuh. Mereka adalah buffer zone untuk pertahanan,” jelasnya.
Dorong Kesejahteraan dan Stabilitas Wilayah
Program perbaikan RTLH ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah strategis tersebut.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. (agn)
