Wakil Ketua DPRD Kota Depok Sebut Program MBG Jadikan Indonesia Negara Maju

HALLONEWS – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengungkapkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan program masa depan untuk Indonesia menjadi negara maju.

Program ini nantinya berdampak luas terhadap anak dan cucu bangsa Indonesia sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Kita jangan berfikir sesempit itu, bahwa program MBG ini jadi bancakan. Sebenarnya, program ini nantinya untuk anak dan cucu kita supaya bisa menjadi SDM unggul,” kata Yeti, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, dia melihat dengan adanya MBG juga menyelesaikan persoalan pengangguran yang selama ini menghantui kemajuan bangsa.

“Saat ini tiap SPPG memperkerjakan 47 orang dan mereka itu adalah para pekerja yang mendaftar di industri lapangan kerja, tidak mungkin lolos karena dinilai dari usia, latar belakang pendidikan dan kemampuan,” ungkapnya.

Sebab, kata politisi Partai Gerindra itu, di dapur MBG atau SPPG hanya bermodal kemauan dan kerajinan, masyarakat yang berusia 45 tahun ke atas malah banyak yang bekerja di SPPG.

Ia menegaskan, Depok merupakan wilayah perkotaan, bila melihat ke wilayah pertanian dan peternakan, petani dan peternak dapat tersenyum lantaran hasil jerih payah mereka dihargai dengan layak.

“Pak Presiden membentuk Koperasi merah putih se Indonesia Raya, agar para pelaku UMKM bisa bergabung dan nantinya menjadi suplier ke SPPG yang saat ini masih berproses,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Yeti berharap, jangan ada narasi lagi koperasi merah putih belum berjalan dan UMKM belum masuk menjadi anggota koperasi merah putih.

Mengenai kelengkapan dapur SPPG yang dinilai masih kurang memenuhi persyaratan, masih katanya, semua itu juga masih berproses. Artinya masih dalam tahap pembentukan.

“Semua kan perlu proses, apa yang kurang ke depan tentunya menjadi bahan evaluasi agar kedepan bisa lebih baik lagi dan sesuai harapan kita semua,” ujarnya.

Sementara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menyampaikan SPPG itu tidak beroperasi asal jadi. Sebab, program tersebut kini berada di bawah pengawasan ketat Dinkes.

“Program MBG, bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Hingga 3 Maret 2026, ada 141 dapur yang sudah beroperasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Devi Maryori

Ia menambahkan, mengenai pencantuman kandungan nilai gizi dan harga, sebagimana instruksi dari BGN, diupayakan bisa cepat berjalan.

“Di tingkat sekolah, kebijakan pencantuman label kandungan gizi dan harga riil bahan pangan yang diinstruksikan BGN pada Februari-Maret 2026, kita upayakan bisa berjalan secepatnya,” tandasnya.(jan)